Hal itu ditunjukkan melalui pertemuan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dengan para pimpinan parpol koalisi.
Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan frekuensi.
"Gerindra bila diperlukan akan membantu pemerintahannya Pak Joko Widodo. Dalam hal ini, Gerindra akan masuk dalam pemerintahan," ungkapnya.
Lantas, Tysa pun mengingatkan masa di mana Gerindra mengajukan tuntutan ke MK terhadap hasil Pilpres 2019.
Sikap Gerindra saat ini dibilang kontradiktif.
Arief pun menanggapinya.
"Gerindra selalu melihat persoalan politik mengedepankan persoalan bangsa. Itu yang paling utama, untuk kepentingan masyarakat," jawabnya.
Arief menjelaskan, Pileg dan Pilpres 2019 telah memecah masyarakat menjadi dua bagian.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan.
"Kalau kita terus pelihara perpecahan ini, pemerintahan Jokowi-Maruf akan terganggu. Persatuan juga terganggu," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Arief, Gerindra memutuskan untuk bersatu dengan pemerintah jika dibutuhkan.
"Kalau Gerindra diinginkan bersatu dengan pemerintahan Jokowi, kita akan masuk ke pemerintahannya," ucapnya.
"Tapi jika tidak dibutuhkan, ya jadi check and balance di DPR," lanjut Arief.
Di sesi selanjutnya, pembawa acara mempersilakan Rocky Gerung untuk berbicara.