Baca tanpa iklan
Ini juga dapat mengakibatkan kurangnya keberhasilan program-program Jokowi selama lima tahun mendatang karena tidak mendapat dukungan publik.
"Dukungan publik bagi Jokowi berangsur merosot. Jadi Jokowi lebih mengandalkan dukungan kekuatan oligarki yang berpusat di partai-partai politik. Ketimbang dukungan dari publik sebagaimana yang kita lihat pada periode 2014-2019," jelas Syamsuddin Haris.
Baca: Jokowi Ingatkan Para Menteri Tidak Saling Serang di Luar Rapat
Syamsudin menambahkan koalisi partai gemuk Jokowi juga tidak dapat mendorong pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan lebih efisien.
Hal ini bisa berkaca pada pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden dengan koalisi partai yang besar, yang hasilnya juga tidak efisien.
"Memang sih bisa dibaca lain ya, yaitu Jokowi tidak mau disandera oleh koalisi pendukungnya. Dia mau lebih independen menentukan siapa pembantunya dalam kabinet. Tapi dengan masuknya Prabowo mengecewakan banyak pihak. Bukan hanya Projo tapi juga pendukung Prabowo," tambah Haris.
Kata Haris, kebijakan politik Jokowi yang merangkul lawan politiknya tidak lazim dilakukan dalam politik nasional dan luar negeri. Di samping itu, semakin sedikit partai politik yang menjadi oposisi, maka semakin lemah pula kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan untuk 5 tahun mendatang.
Dua di antaranya merupakan lawan politiknya pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Keduanya adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. [sm/jm]