Hasilnya, Komisi III menyetujui Komjen Idham Azis menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPR Herman Hery.
"Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi namun keputusan melalui aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui saudara Komjen Idham Azis menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," ungkapnya.
“Pada sore hari ini kita langsung pada keputusan tingkat pertama, dan setelah sore ini juga akan bersurat kepada Pimpinan DPR untuk besok diagendakan dalam rapat paripurna,” lanjutnya.
Baca: Janji Idham Azis Jika Jadi Kapolri: Saya akan Tolak Kalau Ada Anggota Datang ke Rumah Saya
Selama hampir dua jam, Idham menyampaikan program prioritas yang akan ia terapkan seandainya benar-benar dipercaya sebagai Kapolri.
"Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan Presiden RI pada pelantikan presiden dan wapres terpilih 2019-2024 dan direktif Presiden saat pelantikan anggota kabinet, maka dalam kesempatan 23 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi yang saya ajukan," ujar Idham Azis.
Komjen Idham Azis dalam kesempatannya menyampaikan program 'Penguatan Polri yang Promoter Menuju Indonesia Maju', dengan tujuh program prioritas:
- Mewujudkan sumber daya yang unggul
- Pemantapan Harkamtibmas
- Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan
- Pemantapan manajemen media
- Penguatan sinergi Polisional
- Penataan kelembagaan
- Penguatan pengawasan
Baca: Kehadiran Tito Karnavian Berkemeja Putih di Ratas Bikin Pangling
Sebelumnya Idham Azis juga menyampaikan empat poin tantangan tugas Polri yaitu:
- Menyukseskan program pembangunan nasional
- Mengamankan agenda nasional 2020-2021
- Kejahatan menonjol yang menjadi perhatian publik
- Kualitas SDM, postur kelembagaan dan pengawasan
Sementara itu, Idham Azis mengungkapkan beberapa fokus perhatian Polri dalam agenda nasional 2020.
“Agenda nasional 2020 yang menjadi fokus perhatian Polri, suksesnya pengamanan 270 Pilkada serentak pada sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, serta PON ke-20 di Papua,” ungkapnya.