Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik figur Ahmad Dhani diketahui senantiasa memperhatikan perkembangan politik nasional saat ini.
Termasuk soal masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju.
Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Kolega Ahmad Dhani, Lieus Sungkharisma mengatakan, Dhani tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun ia merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2019.
Baca: Moeldoko Tak Akan Sungkan-sungkan Tegur Prabowo Jika Kebijakannya Mulai Belok
Baca: Akhir Tahun Ahmad Dhani Bebas dan Melanjutkan Aktivitasnya Sebagai Politisi
Disampikan Lieus, Ahmad Dhani akan turut mengawal jalannya pemerintahan saat ini.
"Kalau tadi dia (Ahmad Dhani) katakan 'ya sudahlah, kita sebagai pendukung Pak Prabowo, kita dari nol lagi. Ini pemerintahan baru, kita kawal," ucap Lieus usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).
Lieus menambahkan ia punya pendapat yang sama dengan Dhani.
Baginya masyarakat tak patut lagi meneruskan perselisihan akibat perbedaan pilihan politik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu saat pilpres 2019.
"Saya mengimbau pada semua teman-teman yang dulu berbeda pilihan politik sama Ahmad Dhani, saya kira sudah selesai," ucapnya.
"Pilpres sudah slesai. Pak Jokowi dan Prabowo dalam satu perahu memimpin Indonesia," lanjutnya.
Kenakan kaos tahanan politik
Selama mendekam di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani kerap mengenakan kaos. Bukan kaos polos, namun ia sengaja mengenakan kaos bertuliskan sebuah kalimat.
“Dia di dalam pakai baju kaos tapi tulisannya tahanan politik,” kata Lieus Sungkharisma, kolega Dhani saat menjenguk Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).
Menurut Lieus, kini Dhani dalam kondisi bugar.
Kesehatannya juga terjaga lantaran suami Mulan Jameela itu rajin berolah raga.
“Bagus (bentuk tubuhnya), saya liat ada ruangan olah raga ya. Kalau di luar agak gemuk, kalau di sini makan bagus,” katanya.
Dhani kini mendekam di Rutan Cipinang, terkait kasus ujaran kebencian. Ia diperkirakan bebas pada akhir Desember mendatang. Ayah 5 anak itu kini juga tengah menjalani proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik atau vlog ‘idiot’ di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.
Kasus tersebut masih belum inkrah.
Pihak Lain yang Sedih Prabowo Gabung Jokowi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga saat ini.
Mitra PKS dalam menjalankan peran sebagai oposisi, yaitu Partai Gerindra, kini berada di pemerintahan.
Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan menteri pertahanan.
PKS mengaku percaya diri jika harus beroposisi sendirian.
Meski begitu, PKS tetap berharap PAN dan Partai Demokrat sebagai partai yang sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, untuk ikut menjadi oposisi.
• PKS Tegaskan Tetap Jadi Oposisi: Demi Demokrasi yang Sehat secara Etika dan Logika
"Kalau kami sendiri (oposisi), tetap saja jalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Mardani mengatakan, meskipun harus menjadi oposisi sendirian, tetapi saat ini masyarakat mulai menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. PKS pun kini merasa percaya diri.
Menurut dia, ketika oposisi lemah tetapi masyarakat sipil bangkit maka PKS pun tidak akan merasa sendirian dalam mengkritisi pemerintah.
Pengawasan masyarakat dianggap penting, meski tak ada dalam parlemen.
Apabila sentimen publik tersebut memiliki satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka Mardani menilai hal tersebut juga bisa menjadi oposisi kepada pemerintah.
• Soal Perppu KPK, PKS: Presiden Jokowi seperti Tak Berkutik di Hadapan Parpol Pendukungnya
Dengan demikian, Mardani pun berharap Partai Demokrat dan PAN tetap berada di luar pemerintahan.
"Kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai), lebih lumayan ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata dia.
Tak bahagia
Mardani mengungkapkan, meski PKS optimistis dapat menjalankan peran sebagai oposisi, tapi dia juga mengungkapkan ketidakbahagiaan.
PKS mengaku tak bahagia jika harus menjadi oposisi sendirian, tanpa ada teman yang mendampingi.
Sebab, jumlah partai oposisi tetap dinilai penting, selain substansi kritik yang dilancarkan oposisi.
"Karena oposisi perlu dua, perlu konten dan number," kata Mardani.
• PKS: Kalau Semua Parpol Ikut Pemerintah, Nanti Apa Kata Dunia tentang Demokrasi Indonesia
Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada Pilpres 2019 menjadi oposisi.
Namun, Mardani juga mengaku bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajak partai lainnya untuk turut menjadi oposisi.
"Saya bilang berharap, tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," ucap Mardani.
"Kalau koalisi pasti pada mau, tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," kata dia.
Sebab, kata dia, secara etika dan logika demokrasi, seluruh parpol pendukung Prabowo-Sandi adalah oposisi.
Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.
• 7 Menteri Jokowi yang Undang Kontroversi, Ada yang Dianggap Bukan Ahli di Bidangnya, Siapa Saja?
Sedih Prabowo bergabung
PKS sudah menjalin kemitraan bersama Partai Gerindra selama lima tahun, yaitu sepanjang periode pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.
Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.
Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.
Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.
Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.
Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.
• Bukan Menhan, Effendi Gazali Sebut Prabowo Sempat Ditawari Posisi Lain oleh Jokowi: Tapi Dia Tak Mau
"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.
Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.
"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.
Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo tersebut untuk bergabung ke pemerintahan.
Walau tak meminta izin kepada PKS, kata dia, tetapi Prabowo memang sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.
"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo), tapi PKS tetap oposisi," kata dia.
• Sri Mulyani Resah setelah Diskusi dengan Nadiem Makarim, Mengapa?
Tak hanya berkoar-koar
Menanggapi kesiapan PKS menjadi oposisi, peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, dirinya berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.
Hal penting yang dilakukan PKS adalah menunjukkan taji saat berada di parlemen.
"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.
Sebab, kata dia, jika PKS hanya ramai membentuk opini publik tanpa melakukan langkah yang substansif, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," kata Lucius Karus.
(Tribunnews.com/ Nurul Hanna/ Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)