Baca tanpa iklan
"Terakhir saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS atau ASN ini sudah memiliki niat untuk transparan tapi pak Gubernur Anies Baswedan saja nih yang tidak mau," ujarnya.
Di akhir William menyatakan akan mengultimatum Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke website.
"Saya mengultimatum paling telat sebelum 11 november 2019 pak Gubernur segera untuk upload dokumen perancangan APBD 2020 ke website apbd.jakarta.id," ungkapnya.
Lantas, Najwa Shihab pun mempertanyakan apa konsekuensi jika ultimatum tidak terpenuhi.
"Orang kalau mengultimatum itu biasanya ada konsekuensinya, kalau ultimatum tidak bisa terpenuhi, konsekuensinya apa?," tanya Najwa kepada William.
William pun menjawab konsekuensinya adalah fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi untuk menekan supaya segera mengupload dokumen tersebut.
"Jadi kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen RAPBD 2020 yang dimana itu uang rakyat, tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara yang lebih keras lagi bagaimana mempressure eksekutif untuk segera mengupload dokumen perencanaan tersebut, karena ini adalah uang rakyat," tegas William.
Sebelumnya, dalam judul siaran pers 'Ini Uang Rakyat, Gubernur Anies Tolong Segera Buka Komponen APBD' PSI menyesalkan atas tanggapan Gubernur Anies Baswedan yang seakan mengalihkan isu dan menyalahkan anak buahnya.
"Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengalihkan isu dan menyalahkan anak buah terkait anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon di usulan APBD 2020," tulis PSI.
"Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willliam Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2019.
Masih menunggu, William Sarana, Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menyarankan agar Gubernur Anies segera membuka detail komponen usulan APBD DKI ke publik.
Dalam tulisan siaran pers, William menulis bahwa penting sekali rakyat melihat penggunaan uang mereka.
"William menilai penting sekali rakyat bisa melihat isi penggunaan uang mereka. APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya" tulisnya.
“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa, kami terus bekerja,” kata William.