Kemendagri Tak Kompromi Jika Ada Pegawainya yang Terlibat Pembentukan Desa Fiktif

Tama menambahkan, ke depan, seharusnya ‎pemerintah bebenah diri untuk mengurai masalah ini.

Sehingga bisa menekan angka korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Apalagi kerugian negaranya, kata Tama, sudah terbilang besar saat ini.

Menurut dia, pengawasan pemerintah, baik di daerah maupun pusat harus ditingkatkan, seraya bikin sistem pencegahan yang lebih baik lagi. 

Baca: Ada Desa Siluman, Maruf Amin Sarankan Laporan Dana Desa Dicek Berkala

‎Pasalnya, ungkap Tama, sampai hari ini, bahkan temuan ICW, masih ada Kepala Desa yang tak mampu bagaimana cara mengelola anggaran dan tidak mengerti membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga menjadi temuan aparat penegak hukum dikemudian hari. ‎
‎
"Tentu yang diperkuat itu adalah fungsi pengawasan di pemerintah. Yang ke kedua yakni peran serta masyarakat. Kami harapkan masyarakat di desa melek akan dana desa. Harus paham bagaimana anggaran desa tersebut bergulir untuk digunakan. Dan yang terpenting kami harapkan ada upaya peningkatan kapasitas dari kepala desa itu sendiri," kata Tama.