Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Partai NasDem Rio Capella menyetujui soal usulan DPW Partai NasDem yang mencalonkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai calon presiden 2024.
"Malah lebih pas daripada mencalonkan Anies Baswedan," ujar Rio di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).
Rio menilai Anies tidak menyumbang apa-apa terhadap Nasdem.
Rio juga mengatakan, Anies bukan orang yang ikut mendirikan Partai Nasdem.
Baca: Sekjen DPP PDI Perjuangan Komentari Pidato Surya Paloh
Baca: Besok, Majelis Tinggi Akan Tetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum NasDem 2019-2024
Baca: Jokowi Sindir Pelukan Paloh dan Sohibul Iman, Istana: Itu Humor, Bukan Teguran
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah memberikan usulannya dalam Kongres II Partai NasDem untuk meminta Surya Paloh memimpin NasDem kembali.
Selain itu, Johnny menyebut ada tujuh DPW yang mengusulkan agar Surya Paloh menjadi calon presiden dari NasDem di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Johnny di sela-sela Kongres II Partai NasDem, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2019).
Menurut Johnny, dari penilaian DPW, kepemimpinan Surya Paloh periode 2013-2019 dinilai sangat berhasil karena telah dua kali memenangkan Pilpres.
Selain memenangkan Pilpres, DPW juga mengapresiasi kenaikan jumlah kursi di DPR RI dari Fraksi NasDem dari semula pada tahun 2014 berjumlah 36 menjadi 59 kursi di Pileg 2019.
Selain itu, dalam tiga kali gelaran Pilkada serentak, kepemimpinan Surya Paloh dinilai sangat sukses membawa kepala daerah menang di wilayahnya.
"Sehingga DPW-DPW mengusulkan kembali Pak Surya Paloh sebagai calon ketua umum tahun 2019-2024. Ada tujuh diantara DPW-DPW juga mengusulkan sebagai calon presiden tahun 2024," ujar Jhonny.
Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini menyebut agenda pembahasan calon presiden tidak ditetapkan dalam empat rapat pleno.
"Maka rapat pleno ini hanya menampung saja, selanjutnya pembicaraan akan berkembang di rapat komisi dan rapat pleno selanjutnya besok," kata Jhonny.
Melanggar Etika Berpolitik