News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Tol Pertama di Kalimantan Siap Difungsikan pada Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda terlihat dari udara saat Menhub Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan lokasi calon Ibu Kota Negara yang baru dari atas Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sekaligus diskusi di Balikpapan Coal Terminal (BCT), Kalimantan Timur, Kamis (19/9/2019). Tribunnews/HO/BKIP Kemenhub/Christanto Agung

Direncanakan, jalan tol ini juga akan terhubung langsung dengan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan.

Dengan adanya jalan tol, memangkas perjalanan Balikpapan - Samarinda yang sebelumnya mencapai 3-4 jam, menjadi hanya 1 jam.

Mulai Dibangun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tahun 2020 konstruksi pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dimulai.

Melansir Kompas.com, hal itu juga disampaikan Luhut seusai rapat pemindahan ibu kota negara.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar Edy Damansyah, serta Kepala Bapeda Provinsi Kaltim melihat peta Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5/2019). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN (TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN)

"Kami berharap tahun depan (konstruksi ibu kota negara baru) sudah mulai. Akhir tahun depan atau awal 2021," kata Luhut.

Rapat tersebut disepakati perencanaan matang harus selesai dalam satu tahun.

Sementara itu pembangunan ibu kota negara baru cukup dilaksanakan selama tiga tahun.

"Kami sepakat perencanaan harus selesai setahun semua dengan matang sehingga pembangunan tiga tahun itu kan cukup," ungkapnya.

DKI Jakarta setelah Ibu Kota Pindah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pemerintah pusat harus menyediakan status baru untuk DKI Jakarta pasca pemindahan ibu kota.

"Harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta terfasilitasi di peraturannya yang baru. Karena Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Anies saat dijumpai di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019), dilansir melalui Kompas.com.

Anies hadir di Kantor Bappenas untuk menghadiri rapat membahas pemindahan ibu kota.

Anies mengaku tidak memberikan usulan apa pun terkait rencana pemindahan ibu kota di rapat tersebut.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini