Pemerintah Tidak Bisa Asal Angkat Ahok sebagai Pejabat BUMN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai pengangkatan pejabat BUMN harus sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Pernyataan Marwan tersebut terkait dengan rencana pengangkatan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pejabat BUMN.

Dalam aturan tersebut, menurut Marwan, terdapat kriteria, orang diangkat menjadi pejabat BUMN.

Baca: Yang Ingin Ditanyakan Pandji Pragiwaksono Apabila Ahok Mau Diajak Kolaborasi untuk Konten Youtube

Baca: Pandji Pragiwaksono Dukung Ahok Jadi Pimpinan di BUMN

Baca: Adhie Massardi: Ahok Masuk BUMN Justru Berikan Dampak Negatif

"Kriteria itu ada, belum lagi kalau kita bicara proses yang harus dilalui sebelum dia diangkat. Nah sekarang yang ada itu ini harus jadi, tanpa misalnya proses yang dipersyaratkan, yang saya sebut tadi, prosesnya di pasal 16," ujar Marwan dalam diskusi di Kawasan Jalan Gatot Subroto, Kamis, (21/11/2019).

Menurutnya terdapat mekanisme dalam pengangkatan pejabat BUMN.

Berdasarkan pengalamannya, orang yang akan diangkat menjadi pejabat BUMN harus melalui berbagai seleksi.

"Jadi mari juga kita konsisten dengan pasal 1 UUD bahwa negara ini negara hukum berpegang kepada aturan-aturan yang ada termasuk juga kalau memang Ahok punya dugaan kasus-kasus yang perlu diusut, bereskan dulu," tuturnya.

Marwan mengatakan rencana pengangkatan Ahok sebagai pejabat BUMN kental nuansa politis. Munculnya nama Ahok bukan berasal dari Menteri BUMN Erick Tohir, melainkan presiden Jokowi.

"Jadi saya ingin juga mengatakan Pak Jokowi saya duga ini memang justru datangnya dari pak Jokowi. Mungkin bukan dari pak Erick. Nah pak Jokowi itu harus berani, kalau ada yang neken, Ahok yang neken, atau ada konglomerat Ahok yang neken, dihadapi saja. Jangan tunduk, dan saya yakin rakyat akan berada di belakang pak Jokowi," pungkasnya.