Baca tanpa iklan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun berharap, PT Pertamina di tangan Ahok mampu menjadi pelopor konsolidasi industri Migas dari hulu ke hilir di Indonesia.
"Dengan demikian, kita dorong dengan penugasan Ahok sebagai komisaris utama," ucap Hasto di sela-sela kunjungannya di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Begini Pemberitaan Internasional Tentang Ahok yang Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina
Selain itu, Hasto berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa menjadikan Pertamina cepat melakukan langkah konsolidasi baik dalam bisnisnya, keuangan, strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal.
"Kami percaya bahwa Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik," harap Hasto.
Hasto pun menegaskan, pihaknya mengikuti aturan undang-undang terkait Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina sekaligus kader PDI Perjuangan.
Baca: Erick Thohir Pilih Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Demi Capai Target Kurangi Impor Migas
Sehingga, Ahok tidak perlu mundur sebagai kader partai pimpinan Megawati Soerkarnoputri itu. Karena, sepenuhnya PDIP patuh pada aturan undang-undang.
"PDIP taat asas, kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan pak menteri BUMN sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya PDIP akan ikut UU, itu sikap PDIP," jelas Hasto.
Kritik PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
PKS menilai, sosok Ahok dinilai memiliki rekam jejak yang buruk di tengah masyarakat.
Baca: Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, PA 212: Tak Masalah, Asal Jangan Singgung Agama Lagi
"Erick Tohir mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena sosok beliau yang kontroversial, baik dari kepribadiannya, jejak kasus hukumnya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/11/2019).
PKS, kata dia, menyesalkan penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama salah satu perusahaan BUMN.
Apalagi, saat ini ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kasus yang menimpa Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Catatan tentang temuan BPK di beberapa kasus ketika beliau menjabat di DKI Jakarta, bahkan dari sisi profesionalitas, kecakapan manajerial, serta penguasaannya yang minim di bidang migas," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, penunjukkan Ahok juga dinilai tidak tepat lantaran masih banyak anak bangsa lainnya yang memiliki track record mumpuni dibandingkan Ahok.
"Seolah Indonesia tidak memiliki anak bangsa yang lebih cakap, bersih, dan mumpuni dibanding Ahok. Sehingga terkesan langkah tersebut hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, bahkan disinyalir ada kepentingan politik. Apalagi beliau saat ini merupakan kader parpol, sehingga terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menjabat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
Kabar tersebut dikatakan pada awak media saat Erick Thorir berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/19).
"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick.
Hal tersebut telah menjadi keputusan final yang dikatakan oleh Erick Thorir sebagai pemilihan BTP untuk duduki kursi petinggi Pertamina.
Tak hanya sendirian duduk di kursi petinggi Pertamina, sosok yang dikenal publik dengan sapaan Ahok tersebut akan didampingi oleh Budi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.
Baca: Soal 7 Stafsus Milenial, Kecil Kemungkinan Jokowi Mau Dengar Masukan Mereka
Budi Sadikin sendiri sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.
Tanggapan PA 212
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Jumat (22/11/2019).
Menanggapi jabatan baru Ahok, Ketua Panitia Reuni Akbar Persatuan Alumni (PA) 212 Awit Masyhuri mengaku tidak masalah.
Baca: Berharap Pemuda Muslim Mengambil Peran Penting di Dunia Internasional
Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Awit berharap Ahok tidak menyinggung persoalan agama lagi dalam menjalankan tugas barunya.
Awit juga memilih untuk tidak mempermasalahkan kasus dugaan penistaan agama yang sempat menjerat Ahok.
Awit meyakini kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok tak ada sangkut pautnya dengan jabatan baru di Pertamina.
Ia menegaskan PA 212 tak ada urusan dengan jabatan Ahok tersebut.
Baca: Sjamsul Nursalim Harusnya Buktikan Saja ke KPK Jika Tak Terlibat Kasus BLBI
"Iya. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami tidak ada urusan ke sana," tegas Awit.