Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ruhut Sitompul mengatakan, wacana amandemen Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu berasal dari Megawati Soekarnoputri.
Menurut Ruhut, wacana dari Ketua Umum PDI-P itu merupakan usulan yang baik, karena Indonesia memerlukan GBHN.
"Wacana amandemen GBHN itu dari ketua umum kami, ibu megawati, kan itu baik sekali," ujar Ruhut di Studio Kompas TV, Minggu (24/11/2019), dikutip dari Kompas TV.
"Kita perlu, apapun kita perlu yang namanya GBHN," lanjut Ruhut Sitompul.
Dirinya mengatakan bahwa ketidaktentuan dari keputusan politik menimbulkan wacana tersebut, namun ia tetap menyerahkan keputusan di tangan masyarakat Indonesia.
"Namanya politik, politik tidak selalu mengatakan 2+2=4, timbullah wacana ini, tapi tetap nanti keputusan ada di tangan rakyat," jelasnya.
Baca: Ditanya soal Jokowi Mau jadi Presiden hingga 15 Tahun, Ruhut Sitompul Sebut Politisi NasDem yang Mau
Ruhut menyatakan, masa jabatan presiden yang dibatasi sampai dua periode sudah menjadi kebijakan yang tepat.
"Saya mau mengatakan, dua periode ini baik sekali, apalagi Pak Jokowi tegas sudah mempunyai tagline Indonesia maju," tambah Ruhut.
Namun, dirinya juga tidak memungkiri akan mendengar usulan dari partai politik lain yang menginginkan ada penambahan masa jabatan presiden yang lebih dari dua periode.
"Tapi kalau teman-teman koalisi kalau dia pengen 3 periode, ada yang 8 dan 7 (periode), tentu kami juga mesti harus mendengar semua," kata dia.
Ia kemudian mengatakan untuk mengikuti langkah Negara Tiongkok yang menghapus pembatasan masa jabatan presiden.
Diketahui saat ini Negara Tiongkok dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang akan menjadi presiden seumur hidup.
Ruhut Sitompul mengatakan perlunya meniru Tiongkok karena negara tersebut adalah negara terkuat di dunia saat ini.
Selain itu, Tiongkok juga dikatakan sebagai negara yang memberi banyak hutang kepada negara lain.