Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) berharap presiden Joko Widodo (Jokowi) meratifikasi Konvensi Internasional untuk Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Konvensi Anti Orang Hilang) pada tahun pertama periode kedua pemerintahannya.
"Kami berharap ratifikasi bisa terjadi pada tahun pertama Presiden Jokowi menjalankan periode kedua pemerintahannya," ujar Penasihat IKOHI Mugiyanto di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
Menurutnya ratifikasi konvensi tersebut sudah direkomendasikan DPR RI pada tahun 2009.
Baca: IKOHI Sebut Pengusutan Kasus Orang Hilang Penting untuk Perbaiki Status Kependudukan Keluarga Korban
Menurut Mugyanto, konvensi ini merupakan landasan HAM utama yang hingga saat ini belum diratifikasi Indonesia.
"Indonesia sudah meratifikasi delapan konvensi HAM Internasional. Tinggal satu, ratifikasi penghilangan orang secara paksa," ujar Mugyanto.
Mugyanto menegaskan, jangan sampai situasi HAM di Indonesia mengalami kemunduran, khususnya untuk kasus orang hilang, karena proses ratifikasi berlangsung lama.
Baca: Reaksi ICW hingga KPK soal Jokowi Beri Grasi ke Annas Maamun, Beri Kecaman hingga Sebut Tak Logis
Selain itu, meratifikasi konvensi anti orang hilang ini, menurutnya akan jadi momentum yang dapat mengukur kepatuhan Indonesia terhadap PBB.
"Karena Indonesia menjadi bagian dari HAM PBB dengan meratifikasi ini. Karena itu yang kita inginkan di sini adalah mempercepat proses ratifikasi, supaya segera ada," ujarnya.
"Hanya dengan begitu kita bisa yakin bahwa tahun kedua, ketiga, keempat, itu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak hanya penghilangan paksa saja, tapi itu bisa dilakukan penuntasan," tambahnya.