Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkap alasan Istana memilih Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Pramono Anung menjelaskan bahwa proses seleksi dalam pemilihan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina lewat proses yang panjang.
Pihak Istana dan Kementerian BUMN melihat berbagai faktor dalam memutuskan siapa yang pantas menduduki jabatan di Pertamina.
"Proses rekruitment seseorang menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama di BUMN itu melalui proses panjang dimana ketuanya adalah persiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait, kita lihat berbagai faktor," jelas Pramono Anung dalam tayangan yang diunggah KompasTV, Senin (25/11/2019).
Dalam hal ini, Pramono Anung menyebut bahwa tugas Ahok akan mengawasi sejumlah masalah.
Satu di antaranya adalah soal current account defisit.
Sehingga Pramono Anung menyebut Pertamina harus berubah dan berbenah.
"Kita memang menyadari bahwa, persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account defisit dan current account defisit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," tutur Pramono Anung.
Selain itu, dalam menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, Ahok diberi target untuk mengurangi impor minyak dan gas (migas).
"Maka dengan program-program B20 yang sekarang menjadi P30 kalau kemudian di internalnnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita," terang Pramono Anung.
"Dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah masih berkeinginan untuk impor minyak," jelas Pramono Anung.
Sebut Banyak Mafia Migas di Pertamina, Said Didu Minta Ahok Memberantasnya
Menteri BUMN, Erick Thohir resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.
Satu diantara yang ikut berkomentar terkait pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina adalah Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Said Didu.
Said Didu mengutarakan tanggapannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).
Ia menyinggung soal kecocokan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina dengan karakter dan gaya kepemimpinan Ahok.
Lebih lanjut, Said Didu mengungkapkan ada empat hal yang menjadi indikator cocok atau tidak cocoknya Ahok menjadi Komisaris Utama di Pertamina.
Empat Indikator Versi Said Didu
"Pertama, apakah penugasan oleh pemerintah kepada Ahok sesuai dengan kompetensi dan karakter dia," terang Said Didu.
"Kedua, apakah Ahok bisa merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat bekerja di atas kaidah-kaidah good governance dan good corporate governance."
"Yang ketiga, apakah tim yang bersama Ahok, dewan komisaris dan dewan direksi bisa bersinergi baik dengan Ahok."
"Yang keempat, apakah kepercayaan mitra-mitra Pertamina akan menjadi membaik setelah Ahok masuk ke dalam," jelas Said Didu.
Said Didu menyatakan Ahok adalah sosok yang kontroversional.
Ia pun menilai, soal cocok atau tidak cocok Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina bergantung pada penugasan yang diberikan pemerintah kepada Ahok.
Lebih lanjut, Said Didu berharap Ahok akan diberikan tugas yang memang selama ini menjadi kendala dari perkembangan Pertamina.
"Kendala perkembangan Pertamina selama ini, mohon maaf banyak sekali mafia-mafia singgah di Pertamina termasuk mafia-mafia proyek sehingga perkembangan Pertamina menjadi terhambat," jelas Said Didu.
Tiga Saran Said Didu
Selain kendala tersebut, Said Didu juga menyebut kendala lain yakni penugasan pemerintah kepada Pertamina yang tidak sesuai dengan UU BUMN.
Said Didu mengungkapkan ada tiga indikator utama kinerja yang sebaiknya diberikan kepada Ahok.
"Pertama memberantas mafia migas, kedua mempercepat proses-proses pembangunan kilang yang ada di Pertamina, ketiga adalah menyelesaikan masalah penugasan pemerintah kepada Pertamina," jelas Said Didu.
Said Didu menyebut hal tersebut merupakan tugas berat bagi Ahok.
"Nah di sinilah ujian berat bagi Ahok karena saya paham bahwa mafia migas itu selalu selama ini ada di kekuasaan dan di sekitar kekuasaan," terangnya.
"Itulah saya pikir persyaratan apakah Ahok sukses atau tidak sukses, kita tunggu empat hal yang saya katakan tadi" imbuh Said Didu.
Said Didu Singgung Mafia Migas di Pertamina, Ferdinand Hutahaean: Siapa Sih, Jangan-jangan Hantu?
Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean sebut pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sebagai kebijakan yang tanggung dari Kementerian BUMN.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).
Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa misi dan opini besar yang telah terbentuk tentang Ahok, seharusnya Ahok dijadikan Direktur Utama (Dirut).
"Kalau misi dan opini yang dibentuk sedemikian besarnya bahwa Ahok ini pendobraklah, penghabis mafia migaslah, segala macam.
Pertanyaan saya kenapa tidak jadikan Ahok sebagai Dirut saja?" terang Ferdinand.
Lebih lanjut, Ferdinant menjelaskan soal kewenangan Ahok yang terbatas jika diangkat sebagai Komisaris Utama.
"Karena kalau komisaris ini kewenangannya terbatas sekali, terbatas beliau itu hanya bisa mengawasi, merekomendasikan, menyetujuii atau tidak menyetujui sebuah program," jelasnya.
Kemudian Ferdinand menyoroti mengenai pernyataan Said Didu soal mafia migas yang ada di Pertamina.
Ia menuturkan jika narasi mengenai mafia migas ini sudah lama menjadi sorotan tetapi hingga kini satupun dari mereka belum ada yang ditangani oleh aparat hukum.
"Yang ingin saya sampaikan kontroversi tentang mafia migas, bandit migas ini kan dari dulu besar sekali sejak kawan kita Faisal Basri diangkat jadi tim reformasi sampai sekarang yang selalu kita dengar mafia migas," jelas Ferdinand.
"Tapi saya belum melihat satu saja yang disebut mafia migas ini pernah ditangani oleh aparat hukum," tambahnya.
Selanjutnya, Ferdinand justru mempertanyakan mengenai mafia migas yang mana yang akan dihabisi Ahok jika narasi tersebut sudah ada sejak dulu hingga saat ini.
"Siapa sih mafia migas ini? Atau jangan-jangan ini hanya hantu yang dibesar-besarkan, kita tidak tahu sampai sekarang," ungkapnya.
"Nah sekarang mafia migas yang mana yang mau dihabisi Ahok, kalau dari dulu saja ini kita sudah dengar," tambahnya.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)