Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengapresiasi rencana penunjukan tiga mantan menteri era Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menjadi bos BUMN.
Mereka adalah mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP ini, menilai masuknya tiga mantan menteri tersebut sangat positif.
"Ketiga figur tersebut dipercaya Jokowi karena kemampuannya, bukan soal yang lain," ujar Awiek kepada Tribunnews.com, Selasa (26/11/2019).
Ia juga menegaskan, tidak ada isitilah turun kelas dari menteri menjadi bos BUMN
"Menteri itu jabatan politik. Dalam dunia politik tidak ada istilah turun pangkat," tegas Awiek.
Menurutnya penunjukan Jonan, Rudiantara dan Susi Pudjiastuti merupakan bentuk pengabdian untuk bangsa yang mengharuskan mereka pindah tempat.
Bahkan dia menjelaskan, ada juga menteri jadi Walikota, Gubernur, maupun gagal ketika maju pilkada.
"Tapi itu semua tidak dipahami sebagai turun pangkat. Tapi lebih dipahami sebagai tempat pengabdian untuk bangsa yang mengharuskan yang bersangkutan pindah tempat," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya mengapresiasi rencana penunjukan tiga mantan menteri era Jokowi pada periode pertama menjadi bos BUMN.
Menurutnya penunjukan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan pemberdayaan lanjutan kepada tiga mantan menteri tersebut.
“Itu saya melihatnya sebagai pemberdayaan lanjutan karena sebelumnya kan mereka dari profesional kan. Misalnya Rudiantara, pak Rudi kan sebelumnya dari profesional sebelum menjadi menteri kalau enggak salah pernah menjadi direksi dan komisaris BUMN. Sekarang dia masuk ke PLN,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Ia juga menambahkan tidak ada isitilahnya turun kelas dari menteri menjadi bos BUMN, karena sama-sama bekerja untuk negara.
“Selama mereka mau mengabdi, mau berkontribusi untuk negeri ini, tidak ada salahnya, kan ini masalah ego saja,” katanya.
Bambang menilai rencana penunjukkan tiga mantan menteri itu tidak ada muatan politis.
Penunjukkan ketiganya bukan merupakan bagian dari politik akomodatif untuk menampung mereka yang tidak masuk kabinet.
Politikus Gerindra: Ahok Saja Diberi Kesempatan
Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan rencana penunjukkan ketiga mantan menteri tersebut tidak masalah.
Tiga mantan menteri tersebut merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang profesional.
“Menurut saya enggak ada masalah, kalau mereka profesional, punya kemamapuan,” ujar Andre Rosiade saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Andre Rosiade mengatakan Jonan pernah menjadi Dirut KAI.
Ia sukses mentransformasikan KAI sehingga bisa menjadi seperti sekarang.
Kemudian Rudiantara yang pernah menjadi direksi PLN dan Komisaris utama Semen Indonesia.
Terakhir Susi Pudjiastuti berhasil membangun berbagai perusahaan salah satunya Susi Air.
“Mereka sangat punya kapasitas, jadi wajar apabila masih dipercaya memegang perusahaan negara. pak Jokowi pernah bekerjasama dengan mereka dan masih dipercaya,” katanya.
Meskipun kata Andre rencana penunjukkan ketiganya menjadi bos BUMN ada muatan politisnya.
Yakni, mereka tidak masuk kembali ke kabinet pemerintahan.
Mereka tersisih di periode ke dua pemerintahan Jokowi karena tidak memiliki beking yang kuat dari Parpol.
“Kabinet kan deket dengan dukungan politik. Mereka tidak punya dukungan politik, mereka merupakan profesional sehingga pesiden sulit mempertahankan mereka. Meskipun mereka tidak jadi menteri, tapi positifnya mereka punya kemampuan, jadi tidak ada masalah,” katanya.
Justru menurut Andre lebih tepat menunjuk para mantan menteri ketimbang Ahok.
Selain jauh dari kontroversi, para menteri sudah terbukti kinerjanya.
“Ahok saja diberi kesempatan, mengapa mereka tidak,” katanya.