Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina.
Fadli menilai Ahok merupakan sosok yang bermasalah dan menimbulkan kegaduhan.
"Kalau seperti Pak Jonan atau Pak Rudiantara itu wajar mereka orang-orang profesional. Kalau kepada saudara Ahok, saya tidak ada masalah pribadi tetapi dia orang yang bermasalah. Orang yang menimbulkan kegaduhan beberapa waktu lalu, masih ada PR kah terkait Sumber Waras dan lain-lain itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat," ujar Fadli Zon, dilansir YouTube KompasTV, Selasa (26/11/2019).
Baca: Fadli Zon: Rizieq Shihab Harus Dikembalikan ke Indonesia
Fadli menegaskan agar BUMN mencari orang terbaik untuk menjabat sebagai Komisi Utama Pertamina.
"Harusnya cari orang yang memang terbaik gitu creme de la creme untuk memperbaiki BUMN kita," ungkapnya.
"Urusan sumber waras aja belum beres," pungkasnya.
Baca: Kasus Habib Rizieq, Fadli Zon: Kegagalan Pemerintah
Menurut Fadli, kasus Sumber Waras masih menimbulkan tanya dari masyarakat terhadap Ahok.
Sebelumnya, Ahok resmi dilantik sebagai Komisaris Utama Pertamina pada Senin (25/11/2019).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkap proses panjang dalam menyeleksi Ahok.
"Dalam proses itu prosesnya panjang, kita lihat berbagai faktor," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Senin (25/11/2019).
Pramono Anung menyampaikan proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun Komisaris Utama di BUMN melalui Tim Penilai Akhir tim (TPA).
Baca: Fadli Zon Ibaratkan Agnez Mo Seperti Malin Kundang
Dalam hal ini, Pramono menyebut Ahok akan mengawasi sejumlah masalah sehingga ia juga menyebut Pertamina harus berubah.
"Kenapa kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi Komisaris Utama di Pertamina karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit. Current account deficit itu yang memberi kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," imbuhnya.
Pramono menekankan penugasan Ahok paling utama di Pertamina yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan.
"Untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah. Masih berkeinginan masih impor minyak padahal kita sudah punya substitusinya di antaranya adalah CPO baik B20, B30 yang akan dikembangkan menjadi B50," pungkasnya.
Baca: Kritik Keberadaan Stafsus Milenial Jokowi, Fadli Zon : Tidak Perlu, Pemborosan!
Untuk diketahui, Tim Penilai Akhir (TPA) diketuai oleh Presiden Jokowi, Pramono Anung sebagai sekretaris dan Erick Thohir sebagai menteri terkait.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)