Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik jelang pemilihan Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang akan berlangsung 3-6 Desember 2019 semakin memanas.
Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai panitia melanggar AD/ART dalam menggelar acara Munas Golkar.
Kubu Bamsoet menilai adanya manipulasi substansi AD/ART yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan Munas.
"Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh partai Golkar," kata juru bicara tim pemenangan Bamsoet, Viktus Murin dalam jumpa pers di SCBD, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Baca: Catatan Akbar Tanjung Jelang Munas Golkar, Soliditas Anggota Hingga Penguatan Struktur Partai
Menurut Viktus Murin penyelenggara Munas menerapkan aturan syarat dukungan tertulis minimal 30 persen sebagai syarat pencalonan Ketua Umum Golkar.
Alasan mereka menurut Viktus yakni pasal 12 AD/ART Golkar.
Seharusnya menurut Wasekjen Golkar tersebut panitia Munas mengacu pada pasal 50 AD/ART.
Pasal tersebut berbunyi:
“Pemilihan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah”.
Berdasarkan aturan tersebut maka tidak ada syarat 30 persen dukungan untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.
Baca: Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Presiden Berkuasa dalam Rentang Waktu Terlalu Panjang
"Panitia pengarah (SC) ini telah melampaui kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar. Sehingga patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pelanggaran ini, kami pun akan melakukan perlawanan hukum terhadap kubu Airlangga," ujarnya.
Sementara itu pengurus DPP Golkar Marleen Pettah mengatakan bahwa sejumlah pengurus Golkar telah menanyakan mengenai aturan syarat pencalonan tersebut pada rapat Pleno akhir November lalu.
Namun, pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan jelas oleh penyelenggara Munas.
Baca: Bamsoet Jamin Golkar Tetap All Out Mendukung dan Sukseskan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin
"Saya itu yang menanyakan kepada SC, ketua SC dalam hal ini pak Ibnu Munzir. Saya tanyakan 'pak apasih yang dimaksudkan komisi pemilihan, terus kemudian ada butir satunya pemilihan itu berdasarkan 30 persen suara'. Ternyata mereka tidak berani jawab," katanya.
Arena pertarungan pemilihan Ketua Umum Golkar yang netral
DPP Partai Golkar menggelar rapat persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Jumat (29/11/2019).
Rapat yang digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, tersebut dihadiri sejumlah pengurus serta panitia penyelenggara Munas.
Mereka di antaranya Ketua penyelenggara Melchias Marcus Mekeng, Ketua Organizing Commite (OC) Adies Kadir, Bendahara OC Sari Yuliati, Sekretaris OC Nurul Arifin, dan sejumlah pengurus teras partai Golkar.
Mekeng mengatakan periapan Munas masih terus dilakukan.
Panitia Steering Commite (SC) menyiapkan bahan-bahan Munas mulai dari tata tertib, rekomendasi partai, pernyataan politik, serta laporan pertanggungjawaban partai.
“Panitia OC sudah mempersiapkan tempat pelaksanaan beserta seluruh perlengkapannya,” kata Mekeng.
Munas menurut Mekeng merupakan momentum untuk menyongsong sejumlah agenda politik ke depan.
mulai dari Pilkada serentak 2020, serta Pilpres 2024.
Baca: Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Presiden Berkuasa dalam Rentang Waktu Terlalu Panjang
“Sebagai partai politik, tentunya program konsolidasi restrukturisasi daripada partai ini merupakan satu program yang sangat penting perlu kami lakukan dalam rangka menyongsong pesta-pesta demokrasi yang akan kami lakukan,” katanya.
Mekeng mempersilakan kepada para kontestan yang akan maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar yang merupakan salah satu ageda Munas untuk mempersiapkan diri.
Baca: Pengamat: Munas Golkar Harus Beri Ruang Kemunculan Rising Star
Pihaknya menurut Mekeng menyiapkan arena pertarungan yang netral.
“Silakan mempersiapkan diri dan kami sebagai panitia akan menyiapkan level playing ground yang baik, yang netral, sehingga semua orang bisa berkontestasi dengan baik, dengan senang, yang menang akan senang, yang kalah pun akan senang karena panitia menyiapkan playing ground yang baik dan netral untuk berkontestasi,” katanya.
Bamsoet Deklarasikan Maju Sebagai Calon Ketua Umum Golkar
Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendeklarasikan maju dalam pemilihan ketua umum Golkar yang akan digelar pada 4-6 Desember 2019.
Deklarasi atau penegasan maju dalam Pemilihan Ketua Umum Golkar tersebut ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (22/11/2019).
"Dengan didasari kecintaan terhadap partai Golkar, dengan mengucapkan bismillah, saya Bambang Soesatyo menyatakan siap menjalankan perintah untuk mengikuti konstetasi Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024," kata Bamsoet.
Baca: Pengamat: Munas Golkar Harus Beri Ruang Kemunculan Rising Star
Dalam deklarasi tersebut, Bamsoet yang mengenakan batik motif kuning lengan panjang turut didampingi sejumlah tim suksesnya.
Di antaranya yakni Ahmad Noor Supit, Robert Kardinal, Nusron Wahid, dan lainnya.
Bamsoet mengatakan bahwa dirinya maju dalam pencalonan Ketua Umum Golkar karena mendapat desakan dari kader Golkar.
Baca: Ray Rangkuti Nilai Pemilihan Ketua Umum Golkar Akan Pengaruhi Kuatnya Wacana Amandemen UUD 1945
Menurut Bamsoet para kader mendesak adanya perubahan di tubuh partai.
"Beberapa bulan ini saya banyak menerima dan mendengar ratusan aspirasi dari kader partai di daerah-daerah, mereka menginginkan adanya perubahan dalam partai Golkar. Mereka mendesak untuk dilakukannya transformasi dan penyelamatan di tubuh partai Golkar," katanya.
Saat ini menurut Bamsoet partai Golkar dihadapkan pada sejumlah masalah.
Baca: 2 PNS Pembobol Bank DKI Masih Terima Gaji
Salah satunya menurunnya jumlah suara partai yang berdampak pada penurunan jumlah kursi di DPR.
Ia mengatakan partai Golkar mengalami penurunan perolehan kursi yang signifikan dalam empat periode Pemilu terakhir.
"Partai Golkar terhitung lebih dari 43 kursi dari semula 128 kursi pada 2004 menjadi hanya 85 kursi pada Pileg 2019. Ironisnya penambahan jumlah pemilih pada pemilu 2019 yang seharusnya berdampak positif bagi Golkar justru terjadi sebaliknya, Golkar kehilangan lebih dari satu juta suara," katanya.