Baca tanpa iklan
Kedua, peremajaan bus ukuran sedang yang sudah dibicarakan namun belum dilakukan.
Ketiga, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota yang saat ini masih menggunakan kebijakan ganjil-genap.
"Kebijakan ganjil-genap yang sampai sekarang belum terlihat efektifitasnya," jelasnya.
Pakar Tata Kota tersebut juga memberi saran agar diadakannya jalan berbayar elektronik untuk mengurai kemacetan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menanggapi Presiden Jokowi yang mengeluh terjebak macet.
Anies mengungkapkan sumber dari persoalan kemacetan ini dipicu dari jumlah kendaraan pribadi
"Karena memang sumber masalahnya adalah jumlah kendaraan pribadi yang terlalu banyak dijalan raya pada saat yang bersamaan lalu disitu terjadi, seperti juga kejadian kemaren(perjalanan Jokowi menuju Raffles Hotel Jakarta)," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa targetnya untuk menyelesaikan persoalan kemacetan DKI Jakarta adalah keluar dari 10 besar macet di dunia.
"Target kita adalah keluar dari 10 besar termacet, nah kita menuju ke sana," ungkap Anies.
Meski Jokowi tidak merujuk langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kemacetan ini, namun Anies segera memberikan klarifikasi.
"Mulai tahun 2017 ke tahun 2019, kita mengalami penurunan kemacetan bahkan dulu Jakarta pada tahun 2017 kota termacet nomer 4 di dunia," jelas Anies
Anies mengatakan bahwa pada tahun 2018 kemacetan DKI Jakarta turun ke peringkat 7 di dunia.
Lebih lanjut, Anies mengungkapkan jumlah transportasi umum di Jakarta saat ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2017.
"Tahun 2017 pengguna transportasi umum 334 ribu, sekarang sudah hampir 700 ribu. Artinya ada dua kali lipat warga yang meninggalkan kendaraan pribadinya pindah ke kendaraan umum," paparnya.
"Secara umum, alhamdulillah warga Jakarta mau berpindah ke kendaraan umum, itu yang membantu mengurangi kemacetan," imbuhnya.
Dari hal tersebut, Anies Baswedan mengatakan masih belum mengurangi angka kemacetan karena selalu ada titik kejadian lalu terjadi kepadatan.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)