News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rizieq Shihab Pulang

Soal Pemulangan Rizieq Shihab, Adi Prayitno Sebut Masyarakat lebih Tertarik Isu Ekonomi

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada isu ekonomi ketimbang isu agama.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian dengan isu ekonomi daripada isu agama, termasuk pemulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Ia menegaskan demand (permintaan) masyarakat saat ini bukan terkait isu agama.

Tetapi, lebih kepada permasalahan ekonomi seperti pekerjaan, pembukaan lapangan kerja baru, hingga stabilitas ekonomi.

"Demand rakyat saat ini bukan isu Habib Reziq, isu Islam atau radikalisme."

"Mereka lebih memikirkan kebutuhan ekonomi," ungkap Adi dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/11/2019).

Baca: Klasemen Bola Voli Putra di SEA Games 2019, Menang atas Vietnam, Indonesia Puncaki Klasemen

Adi melanjutkan, pernyataan ini dibuktikan hasil survei yang sudah Parameter Politik Indonesia lakukan pada 5-12 Oktober 2019 lalu.

Survei ini menjelaskan, sebanyak 45,9 % masyarakat di Indonesia tidak peduli isu pemulangan Habib Rizieq.

Berikut hasil lengkap survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia:

Sebaiknya Habib Rizieq pulang atau tidak?

Hasil survei (Tangkap layar Talk Show tvOne)

1. Pulang ke Indoneisa: 34,6%

2. Menetap di Arab Saudi: 19,5

3. Tak peduli: 45,9 %

Adi menambahkan, isu-isu berbau agama nyaris tidak muncul di benak masyarakat Indonesia.

Melihat kenapa isu tersebut hangat dibicarakan akhir-akhir ini, Adi memandang ada elit-elit tertentu yang memberikan supply isu-isu agama kepada publik.

"Dalam terori agama, kenapa isu agama sekarang menarik?"

"Karena semacam supply dari elit politik yang selalu berbicara Habib Rizieq, elit FPI, alumni 212, dan seterusnya," tegas Adi.

Baca: Habib Rizieq Tak Bisa Pulang, Fadli Zon Sebut Pemerintah Indonesia Gagal dalam Diplomasi

Adi mengaku, pihaknya menggunakan metode yang disebut Stratified Random Sample dalam survei tersebut.

Menurutnya penggunaan metode tersebut membuat survei lebih akurat dengan melibatkan sampling dari berbagai latar belakang masyarakat.

"Jadi semua klaster kita cek, dari umur, semua ras, semua unsur agama kita cek."

"Semua rata dan itu di 34 provinsi yang kita sempel, bukan provonsi tertentu," kata Adi.

Dikatakan margin of error survei ini sebesar ± 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Tanggapan FPI dan Politikus PKB

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq (Tangkap layar channel YouTube Talk Show tvOne)

Ketua bantuan hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro melihat hasil survei membuktikan masih ada masyarakat menginginkan Habib Rizieq untuk dipulangkan ke Indonesia.

"Yang peduli supaya dikembalikan masih lebih tinggi dibanding, tetap tinggal," ujar Sugito dalam kesempatan yang sama.

Terlepas dari hasil survei ini, menurut Sugito yang paling penting adalah Habib Rizieq mempunyai hak hukum yang sama, lantaran masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 

Sugito memisalkan isu pemulangan Habib Rizieq dengan TKI yang sedang tekena masalah.

Ia menjelasakan, jika ada seorang TKI yang bermasalah pemerintah harus merespon, bahkan jika TKI itu akan dihukum mati, menurut Sugito negara harus membela.

Baca: 6 Cara Atasi Kulit Berminyak, Gunakan Masker Alami untuk Menutrisi Kulit Wajah

Begitu pula dengan Habib Rizieq.

"Pemerintah harus memulangkan habib," ungkap Sugito.

Sugito menambahkan, gelaran Reuni 212 juga memiliki pesan kepada pemerintah untuk segera memulangkan imam besar FPI ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq memandang usaha untuk memulangkan Habib Rizieq harus menjadi prioritas bersama, termasuk pemerintah.

Maman berpendapat pemerintah wajib melindungi warga negaranya, baik siapa saja maupun dimana saja.

Jika ada kendala pencekalan, ia menilai masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi diplomatis antar dua negara.

"Soal isu politik siapa yang mencengkal, hari ini kita mulai melakukan komunikasi diplomasi kedua negara,"

"Baik dari Kemenlu dengan Kedubes Arab Saudi di Indonesia," ungkap Maman.

(*)

(Tribunnews.com/ Endra Kurniawan)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini