Baca tanpa iklan
Dalam acara Reuni 212, Habib Rizieq kembali menyebutkan dirinya tak bisa datang dikarenakan telah dicekal oleh pemerintah Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau Habib Rizieq kembali menyebutkan dirinya telah dicekal pemerintah Indonesia.
Pernyataan tersebut ia katakan saat memberikan sambutan di acara Reuni 212 pada Senin (2/12/2019) melalui sebuah video.
Dalam tayangan di YouTube Front TV, Habib Rizieq memberikan sambutannya dari Kota Mekkah, Arab Saudi.
Melalui sambutannya tersebut, Habib Rizieq kembali menyinggung soal dirinya yang tak dapat datang di Reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta.
Awalnya, Habib Rizieq meminta maaf kepada peserta Reuni 212 yang telah datang atas ketidak hadirannya di acara tersebut.
Tidak hadirnya dirinya di acara Reuni 212, kata Rizieq Shihab, dikarenakan dirinya dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.
"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, sampai saat ini saya belum bisa ikut hadir bersama dalam acara Reuni Akbar 212," ucapnya.
"Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia," lanjut Rizieq Shihab.
Dirinya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyudahi semua kebohongan.
Dari keterangan Duta Besar Arab Saudi, kata Rizieq Shihab, sudah dapat disimpulkan permasalahan ada di pemerintah Indonesia.
"Sebetulnya kalau kita jujur, apa yang sudah dinyatakan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama, beliau pernah menyatakan Saudi setiap saat siap mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia, akan tetapi silakan anda tanyakan tentang sikap dari pada pemerintah anda sendiri," ujarnya.
Rizieq Shihab menilai pernyataan tersebut sudah cukup menunjukkan adanya suatu hal dari pemerintah Indonesia yang membuat dirinya masih dicekal sampai saat ini.
"Apalagi pernyataan Duta Besar Arab Saudi yang baru, urusan Habib Rizieq di Arab Saudi ada negosiasi antarpejabat tinggi dua negara," ujarnya.