Baca tanpa iklan
"Tentu kita tidak berharap nantinya ada cara-cara yang tidak sehat, tetap koridor demokrasinya harus dibuka," kata Gun Gun.
"Mekanisme demokratisasi internal partai maupun saat pilkada itu seharusnya mendorong proses konsolidasi demokrasi yang jauh lebih jujur dan jauh lebih fair," imbuhnya.
Kendati demikian, Gun Gun menyampaikan, jaringan saja tidak cukup bagi Gibran untuk menjadi seorang pejabat publik.
Ia menuturkan, Gibran perlu memiliki kompetensi.
Terlebih dalam konsestasi elektoral pada konteks modernisasi.
"Kalau dalam konteks modernisasi, kontestasi elektoral sebagai bentuk sirkulasi elite, harusnya pada basis kompetensi," kata Gun Gun.
"Karena seseorang untuk memimpin, menjadi pejabat publik, apalagi diharapkan menjadi transformational leader, itu harus punya basis kompetensi selain jaringan," sambungnya, dalam wawancaranya di Kompas Petang yang diunggah kanal Youtube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).
Sementara itu, Gun Gun juga melihat modal politik Gibran yang lainnya, yaitu posisi PDI Perjuangan di Kota Solo sebagai partai yang dominan di Kota Solo.
"Posisi partai sendiri (PDI Perjuangan) sebagai partai dominan di Solo," kata dia.
Dengan demikian, menurutnya, PDI Perjuangan tentu akan mengotimalkan probabilitas perolehan suara di Pilkada.
"Kita sama-sama tahu PDI Perjuangan ini punya 67% kursi di DPR, artinya 30 dari 40 kursi di DPRD Kota Solo adalah milik PDI Perjuangan," tuturnya.
"Artinya, PDI Perjuangan pasti ingin mengoptimalkan porbabilitas perolehan suara di Pilkada," tambahnya.
Gibran Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Solo
Gibran menyatakan dirinya telah resmi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo 2020, Kamis (12/12/2019).