Baca tanpa iklan
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan dalam masalah ini terdapat indikasi tindak kriminal pada kasus gagal bayar Jiwasraya.
Menyikapi hal ini, Sri Mulyani akan melibatkan pihak kepolisian, kejaksaaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya.
"Kita juga menengarai kalau disitu ada hal-hal yang sifatnya kriminal maka kita akan minta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap Sri Mulyani, Senin (15/12/2019).
Dilansir Kompas TV pada Rabu (18/12/2019), pihak kepolisian pun menyebut siap berkoordinasi dengan kementerian keuangan terkait masalah asuransi Jiwasraya.
Tak jauh berbeda, melihat kejadian ini, DPR menduga adanya permainan manajemen lama di Jiwasraya.
Komisi IV DPR merekomendasikan pencekalan terhadap mantan direksi lama PT Asuransi Jiwasraya periode 2013-2018 yang menyebabkan Jiwasraya terbelit utang.
Kini Kejaksaan Agung telah mengambil alih kasus dugaan korupsi di Asuransi Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Kasus dugaan korupsi Jiwasraya telah masuk ke tahap penyidikan.
Di sisi lain, KPK mendukung penuntasan kasus dugaan korupsi di Jiwasraya yang menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya terbelit utang.
KPK mendukung penuntasan kasus dugaan korupsi di Jiwasraya yang menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya terbelit utang.
KPK siap membantu pendalaman kasus ini mengingat banyak nasabah yang dirugikan hingga mencapai angka triliunan rupiah. (*)
(Tribunnews/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)