News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Banjir di Jakarta

Soal Banjir Jakarta, Fahri Hamzah: Lebih Mudah Diselesaikan oleh Kebijakan Presiden

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Wulan Kurnia Putri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fahri Hamzah meyakini, permasalahan banjir dan macet di Jakarta akan lebih mudah diselesaikan oleh kebijakan presiden dibanding gubernur. (Instagram @fahrihamzah)

Keempat, kepemimpinan dan yang terakhir adalah kecepatan dan ketepatan.

Anggaran ada, SDM cukup," terang Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan, banjir di tiga provinsi di Indonesia (Jakarta, Jawa Barat dan Banten) mampu diselesaikan dengan satu syarat, yaitu kerendahan hati untuk bersatu membaca persoalan bersama.

Fahri pun menawarkan laporan yang pernah dibuatnya untuk menuntaskan banjir di tiga provinsi tersebut.

"Maka, kalau mau menuntaskan banjir di 3 propinsi ini dan di INDONESIA secara umum, kita bisa menggunakan laporan yang saya pernah buat.

Dan itu hanya memerlukan 1 saja syarat: kerendahan hati untuk bersatu membaca persoalan bersama.

Terutama dari yang paling kuat. Itu saja," jelas Fahri.

Harapkan Perencanaan 3 Provinsi yang Terintegrasi

Masih dalam cuitannya di Twitter, Fahri menuturkan sudah lama membayangkan perencanaan yang terintegrasi pada tiga provinsi, yang terdiri atas Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dengan pemerintah pusat.

"Tanpa itu, kita akan terjebak saling menyalahkan, sebab 3 propinsi ini adalah kawasan yang saling berketergantungan satu sama lain," tulisnya.

Menurutnya, untuk menopang ketiga provinsi tersebut, Lampung semestinya mulai diikutsertakan dalam perencanaan kawasan.

"Bahkan untuk menopang 3 propinsi ini, seharusnya Lampung mulai diikutkan dalam perencanaan kawasan.

Dulu zaman pak SBY ada yang ingin bikin jembatan Selat Sunda sekitar 30 KM, banyak yang gak percaya tapi sekarang jembatan penghubung Makau-Zuhai-Hongkong sudah sepanjang 55 KM," jelas Fahri.

Fahri menegaskan, selain integrasi konsep kenegaraan, provinsi dan kota di Indonesia memang sudah seharusnya direncanakan integrasinya secara fisik. 

Dalam kerangka itu, Fahri menuturkan, presiden dan DPR bisa membuat regulasi yang memaksa kawasan tertentu untuk mengikuti konsep besar integrasi kawan tersebut.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini