Rindukan Ketegasan Prabowo Subianto Soal Natuna yang Kini Diklaim oleh Tiongkok

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI  bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.

"Pak Prabowo Subianto, kami mendambakan kegarangan bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi melalui rilis yang diterima, Minggu (5/1/2020).

Dedi mengaku merindukan sikap tegas Prabowo Subianto ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.

Sikap tegas Prabowo soal nasionalisme, kata Dedi, kerap ditunjukkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Dedi mengatakan menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.

Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah Cina adalah hubungan setara.

Baca: Susi Pudjiastuti Geram Laut Natuna Diklaim China, Prabowo : Kita Cool Saja, Santai

Baca: Armada Perang Disiagakan di Natuna, Jokowi: Tak Ada Kompromi soal Kedaulatan

Baca: Bahas Kapal China Terobos ZEE Natuna, Pengamat Militer Paparkan PR Besar Prabowo dan Jokowi

"Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas," katanya.

Namun, tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Dedi, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I DPR RI bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi.

Dedi mengatakan, saat ini semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam.