Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait tanggapan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, soal masuknya kapal China ke perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Menurut Luhut, persoalan di Laut Natuna sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena masuknya kapal-kapal China juga disebabkan kurangnya kemampuan Indonesia untuk melakukan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut Pandjaitan dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/1/2020).
Sementara itu, menurut Susi Pudjiastuti, seharusnya pemerintah dapat membedakan dan memisahkan investasi dan persahabatan antar negara dengan pencurian ikan.
Pernyataan tersebut ia ungkapkan melalui laman Twitter-nya, @susipudjiastuti, Sabtu (4/1/2020).
Susi Pudjiastuti menyebut, persahabatan yang terjalin antar negara tidak lantas membuat Indonesia melindungi pelaku pencuri ikan.
Tindakan Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang harus ditindaklanjuti dengan tegas.
"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF)."
"Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF, karena IUUF adalah crime/kejahatan lintas negara," tulis Susi Pudjiastuti.
Susi Pudjiastuti juga meminta kepada Menteri KKP untuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.
"KKP bisa minta dan perintahkan untuk tangkap dan tenggelamkan dengan Undang-undang (UU) Perikanan Nomor 1945 tahun 2009."
"Jangan beri opsi lain, Laut Natuna diklaim China, TNI tingkatkan kesiagaan," tulis Susi Pudjiastuti.
Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan kepada jajaran menterinya untuk menambah pasukan serta unit kapal pengawasan.
Hal itu dinilai penting untuk memperketat pertahanan di perairan laut Natuna yang sebelumnya masih minim petugas patroli.
Luhut Pandjaitan menyebut, kedepannya pemerintah akan memperbanyak kapal angkatan laut di Perairan Natuna.
Melalui Kementerian Pertahanan, rencananya pemerintah akan membeli kapal patroli dengan ukuran 138-140 kelas trigate.
Kendati begitu, tak disebutkan berapa unit kapal yang akan dibeli.
"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucap Luhut Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan pun yakin, meskipun telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing yang masuk perairan Natuna, tak akan mempengaruhi investasi di Indonesia.
"Makanya saya bilang, untuk apa meributin yang enggak perlu diributin. Sebenarnya kita mesti lihat kita perlu membenahi diri kita," tegasnya.
(Tribunnews.com/R Agustina)(Kompas.com/Ade Miranti Karunia)