Polemik di Natuna, TNI Ungkap China Provokasi Indonesia Agar Langgar Hukum Internasional

"Jadi kita tidak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal asing)," ujar Edhy Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Edhy Prabowo menilai setiap kementerian memiliki tugas masing-masing dalam menyikapi masuknya kapal China ke perairan Natuna.

"Saya akan fokus dengan tugas saya, wilayah lautan kita luas. Saya akan gunakan dengan sumber daya yang ada," kata Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo menjelaskan, pihaknya juga akan menindak tegas kapal asing yang mencuri ikan di laut kawasan Indonesia, di mana sebelumnya telah menangkap tiga kapal asing pada 30 Desember 2019.

"Kami menangkap tiga kapal asing di situ (Natuna), sekarang sedang ada di Kalimantan Barat," ungkap Edhy Prabowo.

"Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu, kami isi dengan nelayan kita," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut China enggan berkonflik dengan Indonesia adanya kapal nelayan dan coast guard China memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut mengklaim China sudah mengurangi nelayannya menangkap ikan di perairan Natuna.

"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan, mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga."

"Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Luhut, hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya kapal China yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Luhut mengatakan wilayah ZEE lebih berkenaan dengan potensi ekonomi, bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya ialah mengenai ekonomi kan bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu," kata politisi Partai Golkar ini.

Luhut juga meminta semua pihak tak mudah menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia kepada China karena masalah ini.

Berbeda halnya jika kapal China memasuki laut teritorial Indonesia.

Hal itu bisa disebut telah melanggar kedaulatan Indonesia.

"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding batas wilayah kita. Enggak ada," terang Luhut.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)