Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan perairan Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar," ujar Jokowi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/1/2020).
Jokowi menerangkan, Natuna bagian dari wilayah teritorial Indonesia baik secara de facto dan de jure.
Di wilayah Natuna terdapat 81 ribu penduduk.
"Yang kedua perlu saya sampaikan, ini saya ulang, karena 2016 saya sudah sampaikan bahwa Natuna teritorial Indonesia."
"KIta punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya."
"Penduduk kita di sini ada 81 ribu," terang Presiden Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan soal status Natuna yang merupakan bagian dari NKRI.
"Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegasnya.
Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Sebelumnya diberitakan Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar kedaulatan terkait masalah perairan Natuna.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung pernyataan sejumlah menterinya dinilai sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.
"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi, dilansir kanal YouTube KompasTV.
Jokowi sebelumnya memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, teritorial negara kita," ujarnya.
Sikap Mahfud MD
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tak ada negosiasi dalam lindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal China.
Mahfud mengatakan saat ini wilayah Natuna dijaga ketat oleh pasukan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020) malam.
"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu di-backing oleh Angkatan Laut, polisi air, dan sebagainya.
Memang sudah rutin gitu," kata Mahfud, dilansir kanal YouTube KompasTV.
Mahfud mengakui pengamanan memang ditingkatkan seiring dengan adanya kapal asing China diinformasikan masuk ke perairan Natuna di Kepulauan Riau.
Menurutnya, kegiatan patroli ditingkatkan karena perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia.
"Itu saja informasinya, kan kita sudah tahu memang China begitu, kita belum tahu di balik itu apa.
Akan tetapi, kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," ungkap Mahfud.
Apalagi, Mahfud berujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskannya dalam rapat pada tanggal 6 Januari 2020 bahwa tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat Republik Indonesia.
Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
(TRIBUNNEWS.COM/Indah Aprilin Cahyani)