Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Isu tindak korupsi kembali terjadi di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Padahal baru-baru ini masalah gagal bayar di perusahaan BUMN lainnya yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum terselesaikan.
Kini, isu korupsi di PT ASABRI tersebut muncul menindih kasus Jiwasraya.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima informasi terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
"Kami belum punya info tentang ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, dilansir Kompas.com , Jumat (10/1/2020).
Sebelumnya, isu tindak korupsi di PT Asabri ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut, kasus korupsi di PT Asabri diprediksi mencapai di atas Rp 10 triliun.
Nilai korupsi Asabri tersebut sangat fantastis, tak kalah dengan kasus gagal bayar Jiwasraya.
Atas hal tersebut, Nawawi menanggapi akan mencari tahu informasi lebih lanjut tentang kasus ini.
"Tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data tentang ini," kata Nawawi.
Nawawi mengatakan pihaknya akan mencari tahu informasi melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan sumber-sumber yang lainnya.
Wakil Ketua KPK tersebut akan melakukan tindak penyelidikan apabila pengumpulan data yang dilakukan KPK lengkap.
"Kalau memang ketemu tentu saja akan ditindaklanjuti dngan penyelidikan. Namanya juga Komisi 'Pemberantasan' Korupsi, lucu kan kalau cuman dikumpulin datanya terus dipendam," ujar Nawawi.
Tanggapan Polri
Masih dalam Kompas.com, sementara itu, Polri mengaku belum mengetahui lebih lanjut instansi mana yang akan menangani kasus Asabri tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan masih belum tahu penanganan Asabri akan jatuh di pihak mana.
"Nanti kita lihat apakah Polri, apakah Kejaksaan atau KPK yang menyidik. Tunggu saja," kata Argo.
Argo Yuwono meminta masyarakat agar dapat menunggu untuk informasi hal ini lebih lanjut.
Tanggapan Menteri BUMN, Erick Tohir
Hal yang sama diungkap Menteri BUMN, Erick Tohir.
Senada dengan Polri, Erick Tohir mengaku belum mengetahui lebih banyak mengenai kasus dugaan korupsi di PT Asabri tersebut.
“Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu,” ujar Erick di Kementerian BUMN, dilasir Kompas.com .
Diketahui Erick Tohir belum mau menjawab lebih lanjut soal portofolio saham milik PT Asabri itu.
Menurut data, PT Asabri tersebut mengalami penurunan saham sebesar 90 persen.
Penurunan tersebut terjadi sepanjang tahun 2019.
Penurunan saham itu terjadi salah satunya pada PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di tahun 2019 lalu ke level Rp 326.
Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50.
Padahal di saham tersebut PT Asabri memiliki kepemilikian saham sebanyak 6,61 persen.
Tetapi, Erick Tohir menuturkan pihak BPK RI belum mengeluarkan hasil audit keuangan.
Oleh karena itu, Erick tak mau berkomentar lebih awal soal Asabri sebelum menerima data dari BPK tersebut.
“BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri belum ada,” kata Erick.
(Tribunnews.com/ Nidual 'Urwatul W) (Kompas.com/Devina Halim/Akhdi Martin Pratama)