News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bertemu Erick Thohir, Mahfud MD: Prajurit TNI dan Polri Tidak Usah Gundah Soal PT Asabri

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Kamis (16/1/2020).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta agar prajurit TNI dan Polri tidak khawatir terhadap dana asuransi mereka yang tersimpan di PT ASABRI.

Mahfud mengatakan, negara berkesimpulan dana tersebut saat ini dalam kondisi stabil.

Ia pun mengatakan negara masih menjamin dana tersebut dan pemerintah akan menyelesaikan kasus dugaan di tubuh PT Asabri tersebut dengan baik.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Kamis (16/1/2020).

Baca: Mahfud MD Enggan Tanggapi Pernyataan Sonny Widjaja, Minta Korupsi Asabri Tak Perlu Diributkan

"Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin, atau negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya itu masih stabil. Artinya dari dana yang melorot jauh itu sisanya masih menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik," kata Mahfud.

Ia pun menegaskan tidak boleh ada seorang pun yang korupsi dan tidak ada seorang pun yang menuduh sembarangan ada korupsi di perusahaan plat merah itu.

Baca: Mahfud MD Ungkap Ada Korupsi, Dirut Asabri Klaim Uang Nasabah Aman

"Tidak boleh ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak ada seorang pun yang menuduh sembarangan ada korupsi. Kan begitu. Harus fair. Karena itu biarkan hukum berjalan," kata Mahfud.

Ia pun mengatakan, dugaan korupsi tersebut saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian.

"Penyelesaian secara baik dan nanti tentu Menteri BUMN dan Menteri Keuangan dan secara hukum juga akan berjalan kalau itu ada. Jadi kalau urusan benar atau salah, prosedur kalau salah, biar hukum yang berjalan dan saya akan berbicara kepada Polri karena ini yang Polri menangani," kata Mahfud.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini