Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri.
Menurut Erick Thohir, PT Asabri memiliki konsep lebih ke asuransi berdomain pemerintah.
Ia menegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) memberikan cash flow dengan sangat konsisten.
"Jadi tidak ada isu cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit," tutur Erick Thohir yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (15/1/2020).
"Sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain, ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama," tambahnya.
Berdasarkan penuturannya, Erick ingin membentuk Good Corporate Goverment di Kementerian BUMN.
Ia menegaskan syarat menjadi leader adalah memiliki tiga hal yang mendasar.
Yakni, akhlak, loyalitas, dan teamwork.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, proses tersebut akan terus ditindak lanjuti.
Ia menegaskan apabila para pimpinan-pimpinan di perusahaan BUMN tidak bersinergi dengan syarat menjadi leader yang disampaikan Erick Thohir, akan ada sanksi tegas.
"Untuk semua pimpinan-pimpinan yang tidak menerapkan ini, ya akan terkena, pasti. Apakah itu dicopot, tetapi kalau yang kasusnya hukum, akan diproses," tegasnya.
Erick Thohir menegaskan, untuk kasus yang sedang membelit PT Asabri, likuditas Asabri aman dan terjamin.
Hal itu lantaran cash flow-nya, sebenarnya semua masih bagus.
Menhan Prabowo Buka Suara
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut memberikan tanggapannya terkait kasus PT Asabri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Menhan berkepentingan dengan kasus Asabri meski Asabri adalah BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN," ujarnya seperti dilansir dari Kompas.com.
Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi Asabri ini menyangkut dengan TNI.
"Namun dari total aset PT Asabri Rp 35,188 triliun, berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri," imbuhnya.
"Di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," jelas Dahnil.
Dahnil mengatakan setelah mendapatkan informasi terkait kasus Asabri ini, Prabowo terus memantau sembari menunggu data dan laporan yang sedang disiapkan Kementerian BUMN.
Mengingat Asabri adalah perusahan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.
Prabowo juga tengah mempelajari laporan-laporan yang disampaikan dari pihak auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di Asabri, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," jelas Dahnil.
Jubir Menhan ini juga menyebut saat ini Prabowo hanya memastikan adanya dugaan kasus korupsi di Asabri tidak mengganggu dana pensiun prajurit.
Prabowo ingin memastikan keamanan dana tersebut.
Selain itu, menurut Dahnil, Menhan juga tengah berusaha menenangkan para parjurit dan pensiunan TNI.
"Pak Prabowo berusaha menenangkan supaya prajurit, para pensiunan tetap tenang," ujar Dahnil yang dikutip dari Kompas.com.
Pertanyaan Mahfud MD
Diberitakan isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Bahkan Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya.
Mahfud MD menilai dugaan korupsi ini mencapai di atas Rp 10 trilun.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud yang dilansir dari kanal YouTube Kompas tv, Rabu (15/1/2020).
Menanggapi hal ini, Mahfud MD secara tegas menuntut agar dugaan korupsi di Asabri ini harus segera ditindak.
Hal ini dikarenakan tidak sepatutnya ada tindak korupsi untuk orang-orang kecil, terlebih terhadap prajurit, tentara yang bekerja mati-matian.
Secara langsung sudah menzalimi para prajurit kecil.
"Nah sekarang muncul lagi ini sesudah menjadi BUMN," kata Mahfud MD.
"Saya bilang ini harus ditindak, ini zalim terhadap prajurit-prajurit kecil.," tegasnya.
"Ini yang korupsi - korupsi rumahnya sudah banyak, istrinya juga banyak," ujarnya.
Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri.
Diketahui, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.
Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Kompas.com/Mutia Fauzia/Rakhmat Nur Hakim)