Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menegaskan, pencabutan bebas visa bagi warga China tidak akan melanggar hubungan diplomatik Indonesia-China.
Demikian ditegaskan Hikmahanto untuk menanggapi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengatakan pencabutan bebas visa bagi warga China berpengaruh pada hubungan diplomatik Indonesia-China.
"Apa yang disampaikan kurang tepat mengingat pemberian atau pencabutan bebas visa bagi warga negara sahabat sepenuhnya meruapakan kedaulatan suatu negara," ujar Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2020).
Dia menjelaskan, kebijakan pemberian bebas visa bisa saja dilakukan oleh suatu negara karena ingin mengejar jumlah wisatawan dari negara tertentu.
Namun bisa juga kata dia, kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan asas timbal balik (asas resiprositas).
Mengingat kebijakan pemberian visa merupakan kedaulatan maka pencabutannya pun eksklusif merupakan kewenangan negara yang membuat kebijakan.
Oleh karenanya imbuh dia, pemerintah Indonesia bisa saja sewaktu-waktu mencabut kebijakan pemberian bebas visa bagi warga asal China untuk apapun alasan. Termasuk alasan untuk menurunkan laju penyebaran Virus Corona.
"Pencabutan kebijakan bebas visa ini harus dipandang sebagai suatu yang penting dan mendesak dalam rangka menekan warga China yang belum tentu terpapar Virus Corona untuk mengungsi ke Indonesia," jelasnya.
Karena dia menjelaskan, negara yang memberikan fasilitas bebas visa adalah negara ideal yang dituju untuk mengungsi.
Dalam konteks demikian pemberian bebas visa yang awalnya untuk meningkatkan jumlah wisata justru dimanfaatkan untuk mengungsi.
Bila modus ini terjadi maka lanjut dia, pemerintah Indonesia akan bisa direpotkan untuk mengawasi para warga asal China yang tinggal melebihi waktu visanya.
"Oleh karenanya adalah tepat bila Presiden Jokowi saat ini mencabut kebijakan bebas visa untuk warga China," ucapnya.
Menkumham: Indonesia Tak Bisa Cabut Bebas Visa
Baca: Anggota Komisi I Minta Pemerintah Hentikan Sementara Bebas Visa Warga China