Pakar Sebut Anak-anak WNI Eks ISIS Bisa Lebih Berbahaya: Jangan Pulangkan Hanya karena Kemanusiaan

"Cukup pasif saja dengan catatan bahwa kalau ada kehendak dari anak-anaknya ini ingin kembali ke Indonesia, tentu ada proses pertama memastikan seberapa terpapar meraka," jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan anak-anak tersebut tidak akan menyebarkan paham yang mereka pahami saat bergabung dengan ISIS sekembalinya Indonesia.

"Kedua bahwa mereka tidak akan menyebarkan paham yan terkait dengan yang mereka yakini pada waktu mereka ikut bergabung dalam Isis," terangnya.

Selain itu pemerintah juga harus memikirkan tekniknya mengenai pengembalian kewarganegaraan mereka.

Baca: Fadli Zon Kritik Jokowi yang Menolak Pulangkan 600 WNI Eks ISIS ke Tanah Air

Menurutnya, tindakan pemulangan anak-anak oleh pemerintah tak boleh dilakukan jika hanya semata-mata untuk alasan kemanusiaan.

"Pemerintah harus mewacanakan ini secara baik, secara cermat dan jangan semata-mata karena alasan kemanusiaan," kata Hikmahanto.

Sebab para anak kecil tersebut kedepannya bisa lebih berbahaya jika telah didoktrin.

"Karena kita tidak tahu, kalau misalnya mereka yang anak kecil itu kalau mereka di doktrin nanti, itu bisa lebih militan, karena mereka tidak pernah mungkin mengetahui apa yang terjadi di Indonesia."

"Kalau mereka orang tuanya bisa insyaf tapi kalau anak-anak mungkin tidak bisa," terangnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan nasib Indonesia ke depannya dengan 260 juta rakyat ini.

Ia tak mau jika Hak Azazi 260 juta rakyat Indonesia itu dikorbankan hanya demi segelitir orang yang pahamnya telah berubah.

"Jangan sampai Hak Asasi260 juta rakyat Indonesia harus dikorbankan dengan mereka yang segelintir masuk ke Indonesia dan kemudian menyebarkan paham yang tidak benar," jelas Hikmahanto.

Baca: Ditanya WNI Eks ISIS Bisa Terlantar karena Tak Dipulangkan, Soleman Ponto: Kenapa Harus Dipikir?

Pada intinya, Hikmahanto ingin pemerintah tak perlu dipusingkan dengan nasib mereka kedepannya.

"Jadi pemerintah harus benar-benar melihat permasalahan ini, itu merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mewacanakan dengan baik," tandasnya.