Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta yang menjadi lokasi bullying atau perundungan di Butuh Purworejo diusulkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk ditutup.
Ganjar mewacanakan untuk melebur sekolah berkapasitas siswa kecil dengan sekolah lain di sekitarnya.
Hal ini disampaikan Ganjar sebagai tindak lanjut kasus bullying yang tengah menjadi perhatian publik.
Ganjar mengatakan, kasus bullying ternyata tak hanya terjadi di sekolah dengan kapasitas murid besar.
Sebagaimana terjadi di Purworejo, bullying juga terjadi di sekolah berkapasitas kecil.
Baca: Guru di Bekasi yang Viral Terkenal Galak Hingga Disebut Pernah Lempar Komputer Saat Cekcok
“Sekarang mesti kita pikirkan bagaimana mengevaluasi sekolah seperti ini."
"Dengan sekolah berkapasitas sedikit jangan-jangan kapasitas sekolah utk menyelenggarakan pendidikan pun tidak mampu?” ujar Ganjar Kamis (13/2/2020) melalui siaran pers dilansir TribunJateng.com.
Ganjar pun penasaran dengan keadaan sekolah tempat perundungan terjadi.
Berdasar penelusuran laman Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah tempat terjadinya bullying hanya memiliki 21 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel).
Rombel 7 dan 8 masing-masing berisi 6 siswa, adapun rombel 9 terdiri dari 9 siswa.
Seluruh murid diampu oleh 8 guru dan 4 tenaga kependidikan.
Ganjar menyebut akan meminta masukan pada para pemangku kebijakan untuk menutup sekolah tersebut.
Baca: UPDATE Bullying SMP Purworejo, Motif Penganiayaan Berawal dari Uang Rp 2.000 hingga Pengakuan Korban
Atau, melebur sekolah berkapasitas murid sedikit dengan sekolah lainnya.
“Mungkin kita harus berani ambil tindakan."
"Sekarang saya lagi minta regulasinya ditata dan saya minta kepada semua pemangku kepentingan pendidikan yang begini boleh gak sih dilikuidasi?" ungkap Ganjar.
Menurutnya, keadaan seperti itu bisa mengakibatkan sekolah tidak memiliki murid.
"Saya kira kalau seperti itu gak ada muridnya atau gak bisa keluar dengan baik ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya,” ungkap Ganjar.
Minta Proses Peradilan Tertutup
Selain itu, Ganjar Pranowo juga meminta proses peradilan tiga pelaku kasus bullying siswi SMP di Purworejo dilaksanakan secara tertutup.
“Pelakunya masih anak-anak di bawah umur."
"Sesuai Undang-undang Perlindungan Anak, proses peradilan untuk anak di bawah umur harus digelar secara tertutup,” ungkap Ganjar.
Santunan pun diberikan Ganjar kepada orangtua korban.
Ganjar meminta orangtua korban tidak bekerja terlebih dahulu.
Tujuannya, untuk fokus menemani buah hati melewati masa traumatis.
Sementara itu untuk para pelaku, Ganjar meminta ada semacam pendampingan khusus berupa konseling.
“Anak-anak itu perlu dikirim psikolog, kirim guru konselingnya ke sana agar kita bisa tahu persoalannya apa, lalu kita cegah ke depannya supaya tidak terjadi bullying seperti ini,” kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan telah mengutus Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Jumeri, ke Purworejo untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo demi mengusut kasus bullying ini.
Dia juga sudah berkoordinasi dengan pengurus organisasi induk sekolah tempat terjadinya bullying.
Ganjar pula berencana mengevaluasi kasus tersebut, dengan mengumpulkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
“Guru, orangtua, dan pengawas sekolah kita tidak cukup bekerja seperti ini. Karena kasus seperti ini sudah terjadi berkali-kali maka kita harus kerja serius," ungkapnya.
Ganjar pun mengungkapkan berbagai upaya harus dilakukan untuk menghindari kejadian serupa.
"Mesti dilakukan sistem seperti apa, sarana prasarana seperti apa, kalau perlu dipasangi CCTV sehingga tidak terjadi bulying seperti ini,” tandas Ganjar.
Respons DPR
Sementara itu, kasus perundungan siswi SMP di Purworejo memantik respons wakil rakyat.
Dilansir Kompas.com, Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan merespons kasus perundungan tersebut.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong adanya penerapan zona 'zero bullying' di setiap sekolah.
Tujuannya untuk pencegahan dan penanganan korban perundungan.
"Mendorong di setiap sekolah dibentuk sebuah zona zero bullying guna mencegah bullying dan menangani siswa yang menjadi korban," kata Huda, Kamis (13/2/2020).
Huda menyebut, sekolah harus memberi pengawasan lebih terhadap isu perundungan.
Menurut Huda, sekolah harus responsif menanggapi kasus-kasus perundungan.
"Saya khawatir sekolah-sekolah relatif tidak punya perangkap atau prosedur mekanisme apa yang harus dilakukan menyangkut soal fenomena yang semakin banyak ini," ucap dia.
Huda pun mengaku prihatin atas kejadian perundungan siswi di Purworejo.
Huda berharap, pelaku mendapatkan tindakan tegas.
Huda menilai, ada dua opsi sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku yang merupakan pelajar.
"Opsi pertama seperti melakukan pembinaan kepada pelaku," kata dia.
"Kedua, menyerahkan kepada penegak hukum jika tingkat kekerasan yang dilakukannya sudah melebihi batas dan termasuk kategori kriminal," kata Huda.
(Tribunnews.com/Wahyu GP) (Tribunjateng.com/Daniel Ari Purnomo) (Kompas.com/Tsarina Maharani)