Mantan Bos BP Migas Raden Priyono Didakwa Rugikan Negara Rp 35 Triliun

 Sidang perkara dugaan korupsi penjualan kondensat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang perdana pada Senin (10/2/2020) kemarin dengan agenda pembacaan dakwaan ditunda karena pihak terdakwa tidak didampingi oleh penasihan hukum.

Baca: Polisi Limpahkan Berkas Perkara Kasus Korupsi Kondensat ke Kejaksaan Agung

Dua terdakwa yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran Djoko Harsono hadir di ruang sidang.

Sementara satu terdakwa lainnya mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno masih buron.

Honggo disidang secara in absentia atau tanpa dihadirkan di persidangan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Daniel Tahi Monang mengatakan Bareskrim telah menyerahkan secara penuh kasus ini, terlebih telah disidangkan.

"Kasus Honggo saat ini sebenarnya kepolisian sudah menyerahkan secara penuh dan saat ini sedang dalam proses peradilan di Jakarta Pusat. Kasus tindak pidana korupsi masih boleh dilakukan dengan peradilan in absentia,‎" ungkap Daniel di Bareskrim Polri, Rabu (12/2/2020).

Daniel melanjutkan ‎meski kasus ini tengah disidangkan, tetap pihaknya masih terus melakukan pencarian pada Honggo.

"Tetap kita lakukan (pencarian), notice sudah disebarkan di seluruh dunia," tegasnya.

Diketahui dalam perkara ini Bareskrim menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno.

Setelah melalui tahap penelitian, berkas perkara dugaan korupsi penjualan kondensat milik negara antara PT TPPI dengan BP Migas telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung atau P21.

Hingga kini, satu tersangka yakni Honggo Wendratno belum juga ditemukan atau masih buron.

Bareskrim telah menetapkan Honggo masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diterbitkan pada Jumat (26/1/2018).

Selain itu, Polri juga menerbitkan edaran Red Notice ke 193 negara anggota Interpol untuk mencari Honggo.