21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
23. RUU tentang Penyadapan.
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga .
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN .
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional.
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional .
29. RUU tentang Kefarmasian (omnibus law).
30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga .
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
39. RUU tentang Profesi Psikolog.
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama.
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law).
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law).
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law).
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
49. RUU tentang Daerah Kepulauan.
50. RUU tentang Bakamla.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Kompas.com/Tsarina Maharani)