Baca tanpa iklan
KRI dr Soeharso juga tidak bersandar di daratan Pulau Sebaru.
Sebanyak 188 WNI akan dipindahkan dari KRI dr Soeharso ke kapal-kapal ukuran kecil, sehingga bisa mendarat di dermaga.
Baca: Amerika Serikat Tunda KTT ASEAN di Las Vegas Imbas dari Virus Corona
Baca: Kronologi Pengungkapan Prostitusi di Sunter, Polisi Menyamar Berpura-pura Jadi Pelanggan
"Setelah kapal tiba dari KRI dr Soeharso, kapal besar tidak bisa bersandar mungkin akan menggunakan kapal-kapal ukuran kecil yang akan mendarat di dermaga. Sebelum masuk dicek dilihat oleh Tim Kemenkes, kemudian itu pun tidak langsung masuk melalui beberapa tahapan," ujarnya.
Sementara kegiatan sehari-hari 188 WNI hampir sama dengan observasi di Pulau Natuna.
"Bangun pagi, salat subuh bagi yang muslim, kemudian dilanjutkan dengan olahraga pagi sama seperti yang lainnya yang intinya olahraga tapi tidak membuat mereka lelah, tetap fresh, mereka senang dan bahagia," ucap Ampu.
Ampu memastikan area di Pulau Sebaru akan disterilisasi dan dijaga oleh TNI dan Polri
"Ini jelas ketika kita masuk ke sini (Pulau Sebaru) ring 1, ini akan dijaga unsur dari TNI, mungkin di dermaga ada dari kepolisian, TNI AL, sama-sama berjaga," ujar Ampu.
Warga Menolak
Sejumlah orang yang mengatasnamakan warga Kepulauan Seribu berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Anies Baswedan, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca: Viral Perempuan asal Indonesia Positif Terkena Virus Corona, Nekat Main Tik Tok di Rumah Sakit
Baca: Gelar Muktamar Pemuda PBB, Yusril Ingin Kaderisasi Anggota Partai Jadi Pemimpin Bangsa
Merela menyuarakan permintaan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur DKI untuk meninjau ulang pemilihan Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu sebagai lokasi observasi 188 WNI Kapal World Dream.
"Kita hanya minta untuk meninjau ulang keputusan observasi di Pulau Sebaru. Kita minta observasi tetap dilakukan di KRI Soeharso," kata Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu Lukman Hadi.
Mereka menuangkan aspirasinya pada karton ukuran 40 cm x50 cm, bertuliskan "Observasi di Atas Kapal", "Tinjau Ulang Observasi di Kepulauan Seribu", "Kami Minta Jaminan Kesehatan".
Jika pemerintah pusat tetap bergeming, Lukman mengatakan pihaknya hanya bisa menerima keputusan itu tapi dengan sejumlah catatan.
Catatan itu dituangkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi, Anies, Menteri PMK, hingga Menteri Kesehatan.