Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menyatakan 7 perwira tinggi (Pati) Polri yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK telah lolos secara internal.
"Semua pasti punya sprin dari Kapolri. Mereka yang mau menempati dinas di luar Polri pasti harus izin dan atas izin dari pimpinan," tegas Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono kepada Tribunnews.com, Selasa (17/3/2020).
Jenderal bintang satu ini menjelaskan assessment internal sudah dilakukan pada tujuh pati polri tersebut mulai dari kompetensi, syarat administrtarif, hingga rekam jejak.
"Pastinya kami memilih yang terbaik, ada assessment dari SDM, yang berpengalaman di reskrim dan begitu. Termasuk latar belakangnya ditelusuri," ungkap mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu.
Baca: KPK Telusuri Aset Milik Eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Indonesia
Untuk diketahui proses seleksi 11 calon-calon yang bakal menduduki jabatan Deputi Penindakan KPK dari unsur Polri dan Kejaksaan tengah berlangsung.
Informasi yang dihimpun Tribunnews.com anggota Korps Bhayangkara yang ikut seleksi yakni Plt Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi RZ Panca Putra, Wakapolda Yogyakarta Brigjen Karyoto, Kadiv Hukum Polri Irjen Rudy Heriyanto dan Wakapolda Jawa Barat Akhmad Wiyagus.
Sementara dari unsur Kejaksaan diantaranya Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jampidsus M Rum, Karo Hukum BPKP Syaifudin Tagamal, Kajati Kalimantan Tengah Mukri serta Wakil Kajati Papua, Agus Salim.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengaku sudah merestui ada tujuh Pejabat Tinggi (Pati) Polri yang ikut dalam seleksi tersebut.
"Iya sudah saya restui, saya sudah tahu orang-orangnya," ucap Idham saat ditemui Tribunnews.com di Mabes Polri, Jumat (13/3/2020) malam.
Sebelumnya Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo juga mengatakan ada tujuh pati baik jenderal bintang satu hingga jenderal bintang dua yang ikut proses seleksi.
"Benar ada tujuh (pati). Mereka ada yang menjabat wakaba (wakil kepala badan), ada yang kadiv (kepala divisi) dan beberapa wakapolda (wakil kepala kepolisian daerah)," ungkap Dedi.
Selain pati yang bertugas di Polri, menurut Dedi ada juga pati Polri yang bertugas di KPK, ikut dalam seleksi Deputi Penindakan.
Terpisah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut syarat peserta seleksi untuk Deputi Penindakan yakni minimal setara eselon I.
Namun mengacu pejabat terdahulu posisi Deputi Penindakan diisi minimal berpangkat jenderal untuk anggota polisi, sedangkan untuk jaksa minimal pangkat 4C.
Jabatan Deputi Penindakan KPK rencananya sudah terisi pada April 2020.
Selain Deputi Penindakan, KPK juga membuka proses seleksi untuk tiga jabatan struktural lain yaitu Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Hukum.