Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com,Lucius Genik
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan bisnis di sektor jasa khususnya perhotelan dan restoran di Indonesia runtuh.
Keruntuhan pada sektor bisnis ini disebabkan pemberlakuan kebijakan physical distancing dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia.
Baca: Orangtuanya Meninggal karena Corona, Eva Menangis: Enggak Bisa Lihat Muka Mama Papa Terakhir Kali
Maulana menjelaskan, perhotelan dan restoran merupakan sektor bisnis yang membutuhkan adanya keramaian ataupun kerumunan massa di suatu lokasi.
Di tengah wabah pandemi virus corona, physical distancing akhirnya membatasi lingkup gerak masyarakat, yang kemudian berimbas pada merosotnya pemasukan para pebisnis di sektor perhotelan dan restoran.
Baca: Di Mata Najwa, Polri Ungkap Alasan Tetap Bubarkan Kerumunan demi Cegah Corona, Walau Hanya 3 Orang
Angka okupansi hotel-hotel di Indonesia terus merosot. Bahkan, kini angka okupansi tersebut berada di bawah 20 persen, terimbas kebijakan physical distancing.
Baca: KTT G20, Sri Mulyani: Presiden Xi Jinping Tawarkan Pengalaman dari RRT saat Tangani Virus Corona
Untuk itu, dalam penanganan virus corona, Maulana turut berpesan agar pemerintah, selain mengutamakan keselamatan masyarakat, juga bisa menilik dampak ekonomi di Indonesia.
"Kita harus social distancing, kita harus melakukan bekerja dari rumah dan sebagainya. Aktivitas terhambat akan berdampak pada sektor jasa, contohnya hotel," katanya.
"Hotel itu kan tempat orang yang bepergian keluar kota misalnya atau orang bepergian dengan alasan lain. Misal melakukan bisnis, traveling, begitu. Kalau aktivitas banyak yang terhambat, otomatis sektor akomodasi itu pasti akan runtuh," kata Maulana, Kamis (26/3).
Berikut petikan wawancara lengkap antara Tribun dengan Maulana Yusran.
Bagaimana dampak virus corona pada bisnis di sektor jasa khususnya hotel dan restoran?
Kalau dilihat dari situasi, yang pasti di tengah situasi seperti ini semua aktivitas terhambat. Kita harus social distancing, kita harus melakukan bekerja dari rumah dan sebagainya.
Aktivitas terhambat akan berdampak pada sektor jasa, contohnya hotel.
Baca: Raffi Ahmad Akui Tak Tau Jumlah Kekayaannya, Ari Lasso: Lu Ditingkat Tidak Perlu Menghitung Lagi
Hotel itu kan tempat orang yang bepergian keluar kota misalnya atau orang bepergian dengan alasan lain. Misal melakukan bisnis, traveling, begitu. Kalau aktivitas banyak yang terhambat, otomatis sektor akomodasi itu pasti akan runtuh.
Penurunan yang dialami mayoritas hotel di Indonesia?
Pasti akan merugi. Itu juga termasuk dengan sektor restoran, kalau restoran juga seperti itu. Contoh gampangnya itu mall, banyak restoran atau cafe di mall itu tutup.
Sekarang mall juga sepi. Mereka pasti akan mati di sana, sementara keuntungan mereka dihitung dari pergerakan orang yang bepergian.
Dihitung dari market, karena adanya crowd, keramaian yang ada di sana. Misalnya dia punya satu restoran, dibuka di banyak tempat, itu karena ada keramaiannya itu. Ada orang yang berkumpul di sana.
Seberapa penting sebenarnya meninjau dampak ekonomi di tengah covid?
Kalau kita lihat dari sektor bisnis, itu ada namanya UU nomor 28 tahun 2009 yang mengatur pajak daerah danretribusi daerah.
Begitu bisnis berjalan khususnya sektor pariwisata, mereka menikmati ini sebagai pendapatan asli daerahnya.
Selain menikmati dari pajak itu, mereka juga menikmati angka pengangguran menurun di daerahnya dan menjadi performance bagi daerah itu sendiri.
Baca: Buruh Siap Gelar Demo Tuntut Pengusaha Bayar Penuh Gaji dan THR
Dalam situasi seperti ini kita tidak bisa hanya bicara masalah penyakitnya saja. Misalnya kita minta orang di rumah sementara orang tersebut harus hidup.
Harus bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri atau dengan kondisi dengan dia bekerja gaji sebulan itu untuk menghidupi keluarga setiap hari.
Kebijakan menangguhkan pajak belum diberikan pemerintah di tengah covid?
Kalau pemerintah pusat kita lihat ada yang dipertimbangkan selain masalah kesehatan, tentu sekarang sedang menyusun bagaimana memberikan stimulus pada pelaku usaha supaya tenaga kerjanya tetap bisa terjamin.
Baca: Jepang akan Karantina WNI yang Datang Per 28 Maret 2020
Tapi di daerah kita belum lihat. Yang mereka lakukan hanya menutup, menutup dan menutup tapi tidak pernah menghitung dampak ekonomi dan kehidupan warganya.
Kendala utama berkaitan dengan
Operasional sebuah perusahaan?
Listrik misalnya. Ini yang kita minta bagaimana perhitungannya diberi diskon 50 persen. Kemudian tidak ada rumus minimum jam penggunaan listrik, itu juga sistem abodemen dihilangkan.
Saat misalnya kita memakai listrik, minimum 40 jam hidup. Hitungannya berapa terpakai itu sekian pembayarannya tapi kalau dia di bawah 40 jam, dia ada rumus tersendiri lagi. Sehingga ini sama dengan perhitungan kita pakai abodemen.
Jadi ada pembayaran minimum.Itu pembayaran minimum listrik kalau bisa dihentikan sementara.
Kemudian hitungan per KWH diberi diskon karena banyak kita dari hotel dan restoran tutup saat ini. Sehingga bisa kita bayangkan apa yang kita pakai.
Berikutnya gas, gas pakai USD. berarti yang masih jadi operasional yang mahal, yang high, biaya tinggi.
Yang paling penting dari utilitas itu yang menyangkut pajak daerah retribusi daerah, yang menjadi tanggung jawab kepala daerah. Itu umumnya pada bupati dan wali kota.
Baca: Saat Wabah Covid-19, Project Pop Garap Single Terbaru Berjudul Gara Gara Corona
Apakah sudah ada beberapa hotel yang melakukan PHK kepada para pekerjanya?
Perusahaan tidak mau melakukan PHK sebenarnya karena yang tersisa sekarang ini tinggal talent saja. Misal mereka lepas ini, begitu mereka mulai baru lagi, ini akan jadi masalah.
Tidak mudah itu mulai dari awal lagi dan bagi karyawan pun untuk mencari kerja juga tidak mudah. Itu yang kita gambarkan sebagai dampak ekonomi.
Bila situasi terus seperti ini,dampak ekonominya akan seperti apa?
Dampaknya bisa lebih dari tahun 1998. Kalau masalah perut bagaimana? Siapa saja seperti itu. Itu yang tidak dipikirkan pemerintah daerah karena seolah-olah semuanya pemerintah pusat.
Baca: Pentingnya Memahami Tipe Virus Corona yang Menginfeksi Tanpa Gejala, 5 Hal Ini Penting Diketahui
Pemerintah daerah ini sebenarnya hanya fokus bagaimana mengamankan masyarakat dari penyakit, razia, sweeping, menutup fasilitas publik, transportasi, apapun ditutup.
Hanya bisa seperti itu tapi tidak melihat bagaimana dampak ekonomi ke depan terhadap masyarakat yang menganggur dan kehilangan pekerjaan ketika covid ini.