Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah pandemi Corona, BEM SI menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntut hal ini dan memberikan ancaman akan bergerak bersama masyarakat.
Surat terbuka dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini dikirimkan kepada Jokowi pada Senin (13/4/2020) kemarin.
Dalam surat terbuka tersebut, BEM SI menuntut pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan Covid-19.
Surat yang ditandatangani Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Remy Hastian Putra Muhammad Puhi itu juga menyatakan mahasiwa akan bergerak bersama rakyat jika nyawa rakyat tak diutamakan dalam penanganan Covid-19.
Baca: Jokowi Gunakan Aplikasi Baru untuk Rapat Virtual, Alasannya Agar Sulit Dilacak
Baca: Jokowi Minta Pemberian Kredit Modal Kerja bagi UMKM Dipermudah
"Jika keselamatan nyawa rakyat tidak diutamakan kami siap bergerak bersama rakyat dan membersamai rakyat," tulis BEM SI dalam surat terbuka itu.
Mereka pun meminta pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Hal itu berguna agar masyarakat memahami secara penuh bahwasannya kondisi negara dalam keadaan bencana nasional.
Para mahasiswa juga meminta pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga medis dengan sebaik-baiknya.
Sebabnya saat ini para tenaga medis merupakan pasukan utama di garda terdepan dalam melawan Covid-19. Mereka pun meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani Covid-19.
Menurut mereka, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 kurang tegas dalam menangani Covid-19.
Mereka menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasari PP No. 21 Tahun 2020 tak cukup untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Baca: Relaksasi Kredit bagi UMKM, Jokowi: Jangan Menunggu Tutup Baru Kita Bergerak
Baca: Tuntut Ketegasan Jokowi Hadapi Pandemi Virus Corona, BEM SI: Utamakan Keselamatan Nyawa Rakyat!
Sebab, PSBB kurang bisa memutus pergerakan orang dari Jabodetabek selaku episentrum Covid-19 ke daerah lain.
"Kami rasa, pemerintah membuat kebijakan ini didasari pemerintah tidak mempunyai biaya yang mencukupi untuk membiayai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat secara luas."
"Tidak dipungkiri, narasi setelah dari pemberlakuan PSBB jika dirasa tak efektif dan efisien," lanjut BEM SI melalui surat tersebut.