Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) telah menyelenggarakan diskusi publik tentang “Pemaparan Hasil Poling Online Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia 2020”, Sabtu (30/5/2020) melalui media zoom meeting.
Kegiatan diskusi ini menampilkan tiga narasumber dan penanggap yaitu Gede Pasek Suardika, Prof dr LK Suryani, dan Dewa Budjana.
Saat dikonfirmasi terkait polling tersebut apakah itu sebagai bentuk intervensi atau tidak, Ketua Umum Peradah Indonesia I Gede Ariawan atau Ige tidak membantah atau mengiyakan bahwasanya Peradah mengintervensi proses pemilihan calon Dirjen Bimas Hindu tersebut.
Selanjutnya Ige menegaskan bahwa polling tersebut adalah bentuk nyata Peradah Indonesia untuk menyerap aspirasi umat Hindu nusantara.
Baca: Benarkah Pemerintah Lebih Pentingkan Ekonomi Dibanding Kesehatan? Ini Jawaban Menteri Sri Mulyani
“Kegiatan diskusi ini untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat terhadap kriteria calon dirjen bimas Hindu. Jadi, kita melihat hal–hal mana yang menurut masyarakat perlu ditingkatkan dan bagaimana agar calon dirjen yang terpilih nanti mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat Hindu se-Indonesia atau Hindu Nusantara," jelas Ige.
Alumni IVLP Amerika Serikat ini juga menyebutkan kriteria calon Dirjen yang diharapkan oleh 6.376 umat yang ikut serta dalam polling.
Dimana sebanyak 47 % umat berharap Dirjen yang terpilih nanti mampu berjuang untuk meningkatkan anggaran pembinaan umat, 21 % berharap Dirjen dipimpin sosok yang memiliki kemampuan leadership mampuni, mampu mengkomunikasikan berbagai permasalahan dengan baik, dengan semua komponen terkait dan ormas-ormas Hindu yang ada.
Serta 13 % umat menyampaikan harapannya dalam pelayanan keumatan, baik pendirian tempat ibadah (Pura dan lainnya), pelayanan adminitrasi kependudukan dan 10 % meminta Dirjen Bimas Hindu kedepan memiliki integritas yang kuat, mampu berdiri diatas semua kelompok dan golongan, 9 % berharap Dirjen bisa meningkat SDM Umat Hindu.
Baca: KPK Buka Kemungkinan Jerat Pihak Lain Dalam Kasus Suap Wahyu Setiawan dan Harun Masiku
Semantara itu, Gede Pasek Suardika menyampaikan bahwa masalah anggaran merupakan masalah yang masih ada hingga sekarang.
Jika dikatakan anggaran dirjen masih sedikit tetapi banyak anggaran yang dikembalikan sehingga bisa dikatakan Dirjen Bimas Hindu tidak kekurangan anggaran.
"Nah disini yang perlu dibicarakan adalah masalah penyerapan anggaran dan mau dibawa kemana anggaran tersebut," ujarnya.
GPS sapaan akrab tokoh hindu nasional yang juga merupakan mantan anggota DPR/DPD RI tersebut mengatakan misalnya banyak organisasi pemuda yang tidak mendapatkan anggaran yang cukup padahal organisasi ini mampu untuk meningkatkan SDM para pemuda dan pemudi Hindu.
Selain itu, perlu ada kebijakan mengenai anggaran tentang pasraman.
Baca: Anis Matta Sebut Dunia Sedang Dalam Proses Transisi Menuju Tata Dunia Baru Akibat Pandemi Covid-19
"Pasraman ini perlu diperkuat sehingga nantinya banyak melahirkan pasraman-pasraman di Indonesia dan secara otomatis banyak penyerapan SDM-SDM lulusan agama Hindu atau guru-guru agama Hindu di Indonesia," katanya.