Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo, Fitri Haryani, menanggapi curhatan seorang wanita yang mengaku foto dan nomornya disebar oleh mantan kekasihnya tanpa izin.
Sebelumnya, curhatan perempuan tersebut viral di media sosial.
Belum diketahui secara pasti bagaimana kebenaran cerita yang diunggah oleh wanita tersebut.
Namun, terlepas dari itu, Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM) itu menyarankan siapapun perempuan yang mengalami kejadian serupa agar melapor ke pihak berwajib.
Baca: Beredar Video Diduga KDRT, Ini Hal yang Membuat Korban KDRT Tetap Bertahan Meski Alami Kekerasan
Dengan begitu, Fitri menambahkan, setidaknya perempuan telah melakukan satu langkah berani dalam mengungkapkan kekerasan yang dialami.
"Siapapun perempuan yang mengalami hal tersebut bisa melakukan pelaporan ke pihak berwajib dalam hal ini ada kepolisian," kata Fitri saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (4/6/2020) malam.
"Hal tersebut penting, setidaknya sebagai salah satu langkah untuk perempuan berani mengungkapkan kekerasan yang dialami serta mengupayakan keadilan gender," tambahnya.
Dari kisah perempuan tersebut, menurut Fitri, apa yang dilakukan oleh mantan kekasihnya itu termasuk bagian dari kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber.
Menurut pengalaman pendampingan SPEK-HAM, Fitri meyakini kekerasan serupa banyak terjadi di tengah masyarakat.
Akan tetapi, hanya sedikit korban yang mau melaporkannya karena mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk kekerasan.
"Saya yakin bentuk kekerasan tersebut semakin meningkat tetapi belum banyak kesadaran masyarakat untuk melapor."
"Sebagian masyarakat belum menyadari bahwa hal tersebut bagian dari bentuk kekerasan," sambungnya.
Baca: Tanggapan Aktivis SPEK-HAM soal Komentar Mantan Miss Universe Malaysia yang Tuai Kecaman
Fitri menambahkan, sedikitnya masyarakat yang melapor juga didasari oleh minimnya saksi untuk memproses kasus tersebut.
"Proses upaya untuk mendapatkan keadilan hukum yang minim saksinya membuat masyarakat enggan untuk melapor pada pihak berwajib," ungkapnya.