FSGI Minta Kemendikbud Juga Buat Kebijakan Teknis untuk Pembelajaran di Luar Zona Hijau

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Halim menyayangkan langkah pemerintah yang hanya fokus pada teknis pembelajaran tatap muka yang diberlakukan di wilayah zona hijau.

Menurut Satriwan, seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membuat panduan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir.

Padahal wilayah yang masuk zona hijau hanya mencakup enam persen populasi peserta didik. Sementara 94 persen lainnya masih berada di luar zona hijau.

Baca: Salah Satu Persyaratan Pembukaan Sekolah di Zona Hijau: Harus Izin Orang Tua

"Yang kami sayangkan kemarin Mas Nadiem (Mendikbud) tidak berbicara yang 94 persen yang PJJ. Mas Nadiem fokusnya kenapa hanya ke yang enam persen," ujar Satriwan saat konferensi pers daring, Selasa (16/6/2020).

Dirinya menanyakan evaluasi Kemendikbud terhadap pembelajaran jarak jauh yang telah diterapkan selama pandemi corona ini berlangsung.

Baca: RESMI Jadwal Masuk Sekolah Mulai Juli, Kemendikbud: Wilayah Zona Hijau Bisa Lakukan KBM di Sekolah

Menurut Satriwan, pembelajaran jarak jauh masih harus dioptimalkan. Satriwan menilai pemerintah harusnya dapat membuat formulasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

"Padahal yang 94 persen sudah dilakukan pembelajaran 3 bulan. Kenapa tidak ada evaluasi dari pemerintah pusat dan Kemendikbud," tutur Satriwan.

Baca: Sekolah di Pulau Jawa Belum Boleh Buka karena Tidak Ada yang Berada dalam Zona Hijau

Selain itu, FSGI juga merekomendasikan pemerintah membuat kurikulum darurat di tengah pandemi ini. Dirinya mengatakan kebutuhan terhadap kurikulum darurat mutlak diperlukan di tengah situasi pandemi ini.

"Kurikulum darurat atau kurikulum adaptif di masa pandemi ini mutlak dibutuhkan sesuai dengan aspirasi para guru dari daerah," pungkas Satriwan.

Seperti diketahui, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah di wilayah zona hijau

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan wilayah yang masuk zona hijau merepresentasikan enam persen populasi peserta didik.

Pemerintah daerah wilayah zona hijau dipersilakan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.