TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia diputuskan berdasarkan data-data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, data penanganan Covid-19 yang dimiliki pemerintah sudah semakin lengkap dibanding sebelumnya.
"Data-data yang kita miliki ini sangat komplit, dari data-data itu kita memutuskan kebijakan-kebijakan," ujar Jokowi, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Rabu (24/6/2020).
Daerah yang ingin menerapkan tatanan new normal, akan dilihat berdasarkan tahapan datanya.
"Sebuah daerah yang ingin masuk ke tahapan new normal, juga harus melalui data-data yang kita lihat."
"Pra-kondisinya seperti apa, setelah pra-kondisi timing-nya kapan."
"Kemudian prioritasnya di sektor apa, semuanya berdasarkan data-data yang kita miliki," terang Jokowi.
Baca: Legislator PKS Soroti Lomba Video New Normal Tidak Pas di Saat Anggaran Defisit
Baca: Ganjar Buka Suara soal Persiapan Jateng Hadapi New Normal
Baca: Lomba Inovasi Daerah New Normal Kemendagri Menuai Apresiasi
Pemerintah pun optimis dengan perkembangan data yang dimiliki Indonesia dalam penanganan Covid-19.
Namun, presiden tetap mengimbau agar masyarakat waspada dengan risiko penularan Covid-19.
"Kita semakin optimis, karena datanya juga semakin baik. Tetapi, kita harus tetap waspada," katanya.
"Indonesia adalah bangsa yang besar, dan berjaya dengan gotong-royong, dengan kekompakan, dengan solidaritas antar masyarakat," imbuh Jokowi.
Dalam paparannya, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, mengatakan jumlah laboratorium untuk uji spesimen semakin banyak.
Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah laboratorium rujukan yang awalnya hanya satu menjadi 220.
"Peningkatan lab kita meningkat drastis, dari satu lab rujukan menjadi 220 lab rujukan," ujar Wiku.
Baca: Pilihan 5 Tempat Wisata di Jakarta yang Bisa Dikunjungi saat New Normal
Baca: Sandiaga: Belakangan New Normal Salah Dipahami, Seakan Normal-normal Saja
Baca: Transisi New Normal di Surabaya, Perwali Jadi Sorotan hingga Pertamina Soal Pasokan BBM & LPG