Baca tanpa iklan
Sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah barisan, sebagai sebuah sLagorde - kita bkn hanya tersinggung - kita marah besar...!
Tapi kita sadar sesadar sadarnya bahwa kita tidak bisa berbuat orang per orang....!
Kita menunggu Komando dari Pimpinan Kita....!
Sebagai saran sementara , siapkan barisan di LeveL masing masing...!
Begitu ada aba aba - kita bergerak serentak...!!
SaLam Juang...!!
PimpFraksi
( KetuaFraksi, UA & SekretarisFraksi, BP )
3. Ganjar Pranowo: Kami Bukan PKI
Dikutip dari TribunJateng.com, politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bahkan memberi pesan kepada pelaku pembakar bendera itu.
Dengan tegas Ganjar Pranowo menyebut bahwa PDI tidak setuju dengan paham PKI.
Kata dia, PDIP berada pada barisan sesuai konstitusi dan dasar negara.
"Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukan PKI."
"Kami PDI, kami juga tidak setuju dengan PKI."
"Itu clear."
Baca: Beda Pendapat Sesama Sekjen Partai: PDIP Geram Bendera Dibakar, PPP Usul Agar Beri Maaf
"Semua paham yang dilarang, kami tidak ada di sana, karena kami berada pada barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima TribunJateng.com, Kamis (25/6/2020).
Ia melihat ada upaya pihak lain yang ingin menyudutkan bahwa PDIP itu adalah PKI.
"Maaf ya, tidak! Kami bukan PKI, kami orang beragama dan juga anti PKI," tegasnya.
Menurutnya, isu itu hanya ditempelkan saja untuk memprovokasi.
Ia juga heran, kenapa pada aksi itu mereka menyandingkan bendera PDIP dengan bendera PKI.
"Saya tidak tahu mereka dapat bendera PKI dari mana, kalau bendera PDIP bisa dibeli, tapi kalau bendera PKI dari mana?"
"Pasti itu diproduksi."
"Menurut saya aparat penegak hukum ambil saja itu, siapa yang membakar, dapat bendera PKI dari mana."
"Dugaan saya, mereka nyablon sendiri," imbuhnya.
Ganjar juga mengimbau semua kader tak terprovokasi pembakaran bendera partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.
Dia sangat menyesalkan aksi tak terpuji itu.
"Kader jangan sampai terpancing pada provokasi itu."
Baca: Megawati Keluarkan Surat Perintah kepada Kader PDIP Seluruh Indonesia Pascapembakaran Bendera
"Jaga diri baik-baik, serahkan kasus ini pada DPP karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," kata Ganjar.
Ia mendukung sepenuhnya DPP PDIP untuk mengambil jalur hukum dalam persoalan ini.
Menurutnya, cara itu adalah cara yang terbaik.
PDIP, lanjutnya, sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional.
Dirinya mencontohkan, peristiwa 1996 saat PDIP diinjak-injak tidak karuan dan berjuang dengan cukup panjang.
"Siapa yang menginjak-injak itu, tidak ada yang tidak tahu."
"Semuanya tahu."
"Kita bertahan secara konstitusional dan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri/Ketum PDIP) memerintahkan untuk mengambil langkah hukum saat itu."
"Cara itu akhirnya yang kita percaya," terangnya.
Menurutnya, saat ini PDIP sedang digoncang dalam kontestasi politik.
Sebenarnya itu hal yang biasa saja, namun seharusnya semua harus saling menghormati antar-intitusi.
"Tidak setuju boleh, tapi merusak janganlah."
"Ini pasti ada yang tidak suka dengan situasi kondisi politik yang berjalan hari ini, sehingga mereka ingin mendistorsi," ujarnya.
Pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demo penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) di depan Gedung DPR RI Jakarta menimbulkan kontroversi.
4. Herman Herry Minta Kapolri Turun Tangan
Ketua Komisi III DPR Herman Herry mendorong Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut serta menindak tegas dalang dibalik pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) saat demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR kemarin, Rabu (24/6/2020).
Herman mengecam segala aksi-aksi provokatif yang mencoba memecah belah persatuan bangsa.
Untuk itu, aparat kepolisian harus profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Terhadap aksi pembakaran bendera partai di demo penolakan RUU HIP kemarin, saya mendorong Kapolri untuk segera mengusut dalang dibalik aksi provakatif ini," kata Herman, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, siapapun yang melanggar hukum harus diberi sanksi tegas.
Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, Herman meminta kepada seluruh pihak agar tidak terpancing dan selalu mengedepankan dialog dalam mengatasi perbedaan.
"Saya memahami betul bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin Konstitusi, asal tidak melanggar ketertiban umum dan UU. Ditambah, di era pandemi ini, segala acara yang mengumpulkan khalayak ramai sangat berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid," ucapnya.
"Maka sekali lagi saya minta Kapolri untuk segera mengusut kasus ini dan menindak tegas segala pihak yang melakukan aksi provokatif ini," lanjut politikus asal Nusa Tenggara Timur itu.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Chaerul Umam, Vincentius Jyestha, Daryono) (TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto)