Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi bersama jajarannya, untuk penanganan Covid-19.
Jokowi minta dilakukan terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).
“Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat."
"Dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” ujarnya, dikutip dari presidenri.go.id, Senin.
Sejumlah provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi.
Untuk mempercepat penanganan di provinsi tersebut, Jokowi memandang diperlukan tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat.
Baca: Soal Ancaman Jokowi, Peneliti LIPI: Segera Saja Lakukan Reshuffle, Kalau Berani
Baca: Suhendra: Pak Jokowi Orangnya Tenang, Kalau Sampai Marah Begitu, Itu Kode Keras
Baca: Di Balik Video Marahnya Jokowi yang Diunggah Setelah 10 Hari, Ada Persiapan Reshuffle?
Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan Covid-19.
Jokowi juga minta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai masa adaptasi kebiasaan baru.
Mengingat, pemerintah pusat harus memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan.
“Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal."
"Tahapannya betul-betul dilalui baik itu pra-kondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah."
"Ada pra-kondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan,” terang Jokowi.
Sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan juga harus dilakukan secara besar-besaran.
Sebab, banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Bagaimana Jika Kader PKS Ditawari Jadi Menteri Jokowi? Ini Kata Mardani
Baca: Presiden Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet Jadi Sorotan Media Asing
Baca: 3 Kementerian Ini Disorot Presiden Jokowi, Bidang Ekonomi, Sosial, & Kesehatan: Harusnya 100 Persen!
“Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test."
"Belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi, sehingga yang terjadi adalah penolakan,” jelasnya.
Kemudian, melibatan tokoh-tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya, diperlukan untuk mendukung proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pelibatan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan."
"Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas (positif) Covid-19 oleh keluarga,” lanjutnya.
Mengenai pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Jokowi menginstruksikan agar pencairan dana segera dilakukan.
Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.
“Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar."
"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan,” katanya.
Baca: Alasan Istana Baru Unggah Video Jokowi Marah dan Menyinggung Soal Reshuffle Kabinet
Baca: Ancam Reshuffle di Tengah Pandemi Corona, Jokowi Angkat Tangan: Kalau Tidak Merasakan Itu, Sudah
Baca: Soal Ancaman Reshuffle, Pengamat: Itu Warning Keras Dari Jokowi Untuk Para Menterinya
“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya."
"Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” tegas Jokowi.
Ia lalu mengajak kerja sama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya, baik antarkementerian dan lembaga, maupun pemerintah pusat dengan daerah.
“Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan,” imbuhnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)