Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Secara sah rekomendasi Calon Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020 resmi jatuh ke tangan Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakosa.
Rekomendasi yang diberikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut telah secara resmi diumumkan dalam tahapan 2, di mana terdapat 45 pasangan calon (paslon) yang bakal meramaikan kontestasi politik 2020 nanti.
Pengumuman tersebut dibacakan secara langsung oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Jumat (17/7/2020) dengan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Namun di belakang rekomendasi tersebut muncul pertanyaan besar bagi seorang Achmad Purnomo, Wakil Wali Kota Solo.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa merupakan calon tunggal yang diusung PDIP Surakarta pada Pilkada 2020.
"Ini bukan soal legowo ya, tapi Ini merupakan suatu realita politik yang harus saya hadapi," ujar Achmad Purnomo dilansir Tribunnews.com, dari tayangan YouTube CNN Indonesia, Senin (20/7/2020).
"Ya saya harus menerima dengan sepenuh hati, ini realita yang menimpa saya, gitu aja," lanjutnya lagi.
Namun terntu saja hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Achmad Purnomo.
Lantaran dirinya di awal telah melampaui penjajakan serta persyaratan, dan mendapat tugas langsung oleh DPC PDIP Surakarta.
"Ini sudah secara bulat disampaikan dilaporkan kepada DPP PDIP, nah di tengah jalan, ketika pendaftaran telah ditutup, masuklah Mas Gibran, mendaftar, tentu oleh DPC ditolak."
"Tapi ternyata pendaftarannya bisa melalui DPD Jawa Tengah," lanjutnya lagi.
Hal tersebutlah yang menimbulkan pertanyaan Achmad Purnomo, ketika syarat maju di Pilkada Solo 2020 sudah ada digenggaman, namun seorang anak Presiden Republik Indonesia-lah yang mendapat rekomendasi.
Menanggapi hal tersebut, di momen yang sama Nusyirwan Soejono Ketua DPP PDIP memberikan tanggapannya.
Dirinya mengatakan tentu bahwa proses pemilihan kepala daerah itu tidak hanya melihat dari daerah saja, misalnya dari Solo saja, namun berlaku secara umum di seluruh Indonesia.