Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu menjadi perbincangan publik karena mewarnai rambutnya dengan warna pirang.
Lantas sebagai pejabat negara, apakah penampilan Pasha Ungu menyalahi aturan?
Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan belum ada peraturan yang mengatur akan hal tersebut.
"Belum ada aturannya," ujar Tito, di Kementerian Dalam Negeri, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2020).
Namun, Tito mengimbau Pasha Ungu untuk bertindak sebagai negarawan mengingat dirinya saat ini adalah pejabat yang mengabdi pada negara.
"Tapi sebaiknya sebagai pejabat negara memberikan contoh etika yang baik. Harus bertindak negarawan. Negarawan itu termasuk di antaranya penampilan," jelasnya.
Mantan Kapolri tersebut mengaku memahami Pasha Ungu memiliki latar belakang dan jiwa seni. Akan tetapi, dia meminta Pasha Ungu untuk lebih bisa menempatkan diri kapan sebagai seniman dan kapan sebagai birokrat.
"Saya paham mungkin beliau dari latar belakang seni, jiwa beliau itu. Tapi kan beliau kan juga bisa menempatkan antara sebagai seniman dengan sebagai birokrat yang memiliki kode etik, kultur sendiri sebagai birokrat," kata dia.
Tito berharap Pasha akan lebih 'mengentalkan' jiwa birokratnya. Salah satunya dengan cara tidak mengubah penampilan rambut.
Baca: Dulu Dikuncir, Sekarang Wakil Wali Kota Palu Pasha Ungu Tampil dengan Rambut Pirang, DRPD: Sah Saja
"Saya mengharapkan Mas Pasha jiwa birokratnya lebih kental. Jiwa senimannya otomatis tidak harus hilang, tapi kan artinya tidak harus dengan cara merubah penampilan rambut," kata Tito.
Sebelumnya, dalam postingan Instagram-nya, terlihat Pasha Ungu mengenakan seragam Dinas PNS tengah menerima tamu dari DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara.
Selain itu, Wakil Wali Kota Palu ini juga terlihat menyambangi tenaga medis di rumah sakit sembari mengenakan seragam Dinas PNS dan tampilan rambut pirangnya.
Banyak yang mengkritik gaya rambut pirang Pasha Ungu karena statusnya sebagai pejabat publik yang seharusnya jadi contoh masyarakat.