Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merealokasi anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) untuk kepentingan guru-guru, berupa uang pulsa hingga bantuan ekonomi lainnya.
"Alhamdulillah banyak berita baik yang kita dengar hari ini. Saya ingin mengapresiasi cara Mas menteri (Nadiem Makarim) menangani berbagai masalah, satu per satu diurai dan ada langkah pasti. Kebijakan yang diambil juga merespon keberagaman situasi di seluruh Indonesia yang berbeda-beda dan tidak bisa one size fits all," ujar Hetifah, dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).
Baca: PGRI Soal Penundaan POP: Berdayakan Ormas Tidak Harus Gelontorkan Dana Besar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini juga mengungkapkan pihaknya mengapresiasi penundaan POP ke tahun 2021.
Menurutnya penundaan POP dan realokasi anggarannya untuk guru adalah keputusan yang baik, menimbang prioritas di masa pandemi ini.
"Yang pasti, kami menekankan bahwa program tersebut jangan sampai dibatalkan, karena banyak inovasi-inovasi dan best practice yang bagus sekali dari bawah, dan sayang jika tidak diakomodasi," kata dia.
Baca: Didapuk Jadi Juri Ajang Pop Academy, Melly Goeslaw dan Bebi Romeo Cerita Momen Penjurian Online
Selain itu, Hetifah menyoroti adanya modul pembelajaran jarak jauh bagi guru dan orangtua. Baginya modul itu adalah inovasi bagus, namun perlu dipikirkan cara pendistribusiannya untuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kesulitan akses internet.
"Apakah ada modul yang dicetak? Mungkin perlu adanya hardcopy untuk daerah-daerah tertentu, dan dipikirkan mekanisme pendistribusiannya ke guru dan orangtua.” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Kamis (27/8).
Agenda rapat tersebut membahas keberjalanan kebijakan di dunia pendidikan selama pandemi, serta laporan keuangan Kemendikbud di tahun 2019. Dalam rapat tersebut juga dilakukan penyerahan hasil laporan panitia kerja Pembelajaran Jarak Jauh Komisi X DPR RI.
Baca: Setelah Isu POP, Program Merdeka Belajar Kini Jadi Masalah Baru Nadiem Makarim dan Kemendikbud
Di awal rapat Mendikbud Nadiem Makarim mengklarifikasi beberapa isu yang berkembang, antara lain mengenai POP.
"POP akan kami tunda menjadi 2021, dengan penyempurnaan dan mempertimbangkan masukan dari organisasi-organisasi besar di dunia pendidikan Indonesia. Anggaran POP tahun ini akan kita realokasikan untuk guru, baik berupa pulsa ataupun bantuan ekonomi lainnya," kata Nadiem, Kamis (27/8).
Selain itu, Nadiem juga menyampaikan kabar baik berupa adanya anggaran Rp 8,9 triliun yang digelontorkan untuk subsidi kuota.
"Kecemasan no.1 rakyat adalah pulsa, pulsa, dan pulsa. Kami memperjuangkan Rp8,9 triliun ini agar segera cair untuk subsidi kuota bagi siswa, guru, dosen, dan mahasiswa. Juga tambahan penerima tunjangan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Profesi Dosen, dan Tunjangan Guru Besar," kata Nadiem.