Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras khusus untuk 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta proses penyaluran bansos beras di lapangan berjalan baik.
"Intinya ini suatu langkah yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memastikan apa yang sudah dicetak biru itu di lapangan berjalan seperti yang diharapkan.
Yang paling penting perlu diantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (2/9/2020).
Baca: Tahun Depan, Pemerintah Akan Lanjutkan Program Kartu Prakerja dan Bansos Tunai
Muhadjir meminta mekanisme penyaluran bansos beras di lapangan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
Para transporter yang akan membagikan beras harus memegang data penerima PKH termasuk memahami karakteristik secara geospasial.
Selain itu, Bulog selaku penyedia beras juga diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang benar-benar dengan kualitas beras medium dan bobot tepat 15 kg.
"Saya mohon juga ada pemetaan yang sudah konkret, tidak masih dalam bentuk rancangan.
Baca: Pemerintah Targetkan Seluruh Bansos Rampung Disalurkan Pada November
Berapa armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah, termasuk daerah PKH yang sulit diakses," kata Muhadjir.
"Itu mohon betul-betul diperhitungkan terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," tambah Muhadjir.
Penyelenggaraan program bansos beras untuk PKH akan dilakukan dalam periode 3 (tiga) bulan mulai Agustus sampai Oktober 2020. Alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp5 triliun.
Penyaluran bansos dilakukan door to door kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH seluruh Indonesia.