TRIBUNNEWS.COM - Terhembus kabar pangakalan militer China akan dibangun di sejumlah wilayah Samudra Hindia, termasuk Indonesia.
Kabar tersebut datang dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa militer China berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudra Hindia.
Pentagon membeberkan data ini dalam laporan tahunan kepada Kongres AS yang berisi peta kekuatan militer China.
Laporan setebal 200 halaman berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan Republik Rakyat China 2020” itu menjelaskan kemungkinan China menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer.
Lalu bagaimana reaksi Pemerintah dan berbagai tanggapan mengenai kabar itu?
Baca: Khawatir Dipakai Rekrut Mata-mata, AS Tutup Seluruh Pusat Kebudayaan China di Negaranya
Kata Purnawirawan Jenderal TNI
Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, mungkin saja terjadi.
Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut berlawanan dengan prinsip utama politik luar negeri Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
"Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama aliansi pertahanan penuh. Meskipun demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," kata Anggota Komisi I DPR Ri itu kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan beberapa hal yang harus dipahami.
Menurutnya, isu tersebut berdasarkan laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020.
"Pertama, pemberitaan tersebut sebagian besar didasarkan pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020," ujarnya.
Berdasarkan dokumen tersebut, kata Hasanuddin, pada halaman 198-199 tercantum analisa Pentagon bahwa PLA (Militer China) yang mempertimbangkan untuk membangun fasilitas dukungan logistik untuk PLA di beberapa negara seperti di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
"Kemungkinan ini merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan angkatan laut PLA," ucapnya.