Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Sosial, Geisz Chalifah menyindir Direktur Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta.
Di mana diberitakan sebelumnya Yunarto Wijaya menuliskan cuitannya di twitter pribadinya terkait PSBB tersebut, di mana dirinya menulis sejumlah pihak sedang mengejar sensasi.
Cuitan twitternya tersebut diunggah pada Sabtu (12/9/2020).
"Saat rapat kebingungan sendiri, malah jawab: 'Loh saya gak pernah bilang akan PSBB total, cuma pengetatan bla bla bla...' Selamat ya niat ngejar sensasinya dah berhasil.. #Provinsidongeng," ujarnya dalam twitter.
Hal tersebut pun mengundang respon sejumlah pihak termasuk Geisz Chalifah, dilansir dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (16/9/2020).
Pihaknya menyebut dalam rapat PSBB DKI Jakarta tersebut para peserta memiliki fokus yang sama yakni kemanusiaan.
"Tidak satupun (peserta rapat) bicara sok tahu mengatakan dan menulis di Twitter, kita diam, karena kita semua tahu sedang fokus menyelamatkan nyawa manusia," ujarnya.
Geisz menyebut apa yang dituliskan Yunarto Wijaya seolah - olah terkesan mendapatkan bocoran rapat PSBB DKI Jakarta.
Pihaknya menyebut tidak ada kata satupun yang terucap Anis Baswedan dalam Konferensi pers yang mengatakan PSBB Total.
"Pasti ada orang dalam rapat yang membocorkannya, sementara kita semua diam kita tidak mau bicara," imbuhnya lagi.
Pihaknya juga mempertegas hal tersebut dapat dibuktikan dengan membuka video rapat agar juga masyarakat dapat menilainya sendiri.
Soal PSBB DKI Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mulai memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Yakni mulai pada 14 September 2020 hingga dua pekan ke depan.
Seperti diketahui PSBB ini diberlakukan lantaran terus meningkatnya angka positif Covid-19 di DKI Jakarta.
Lebih tepatnya peningkatan terjadi selama 12 hari pertama bulan September 2020.
Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota.
Dikutip dari Kompas.com, Anies menyebutkan, keputusan PSBB diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.
Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan.
Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.
Baca: Aturan PSBB DKI Jakarta di Restoran, Kafe, Masjid, hingga Gereja: Ada yang Harus Tutup Total
"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian Covid-19 di Jakarta. disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata Anies, Rabu (9/9/2020).
Dikutip dari dokumen rilis Kebijakan PSBB di Wilayah DKI Jakarta yang diterima Tribunnews.com, peraturan sanksi terhadap pelanggar ini berdasar pada Pergub 79/2020.
Nantinya, penegakan disiplin dilakukan bersama oleh Polri, TNI, Satpol PP, beserta OPD terkait.
Berikut rincian sanksi yang akan diterima bagi pelanggar protokol kesehatan.
Pelanggaran individu terhadap pemakaian masker:
- Tidak memakai masker 1x dikenakan sanksi kerja sosial 1 jam, atau denda Rp 250.000
- Tidak memakai masker 2x dikenakan sanksi kerja sosial 2 jam, atau denda Rp 500.000
- Tidak memakai masker 3x dikenakan sanksi kerja sosial 3 jam, atau denda Rp 750.000
- Tidak memakai masker 4x kerja sosial 4 jam, atau denda Rp 1.000.000
Pengaturan pelaku usaha terkait protokol kesehatan:
- Ditemukan kasus positif dikenakan sanksi penutupan paling sedikit 1x24 jam untuk disinfektan.
- Melanggar protokol kesehatan 1x dikenakan sanksi penutupan paling lama 3x24 jam
- Melanggar protokol kesehatan 2x dikenakan sanksi denda administratif Rp 50.000.000
- Melanggar protokol kesehatan 3x dikenakan sanksi denda administratif Rp 100.000.000
- Melanggar protokol kesehatan 4x dikenakan sanksi denda administratif Rp 150.000.000
- Terlambat membayar denda >7 hari dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Tak Diberlakukan
Sementara itu penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB.
Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.
Baca: Pengamat Paparkan Bahaya Ide Wakapolri Libatkan Preman Pasar untuk Pengawasan Protokol Kesehatan
Baca: PSBB di Jakarta, Dua Pekan ke Depan Pemprov akan Tingkatkan Tracing Secara Signifikan
Baca: Ini 11 Sektor yang Masih Diperbolehkan Beroperasi dengan Pembatasan 50 Persen Selama PSBB DKI
"Pemerintah Pusat mendukung, dan sama-sama menyadari di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan (kasus covid-19) di bulan September ini," katanya dilansir dari tayangan YouTube Kompas TV, Minggu (13/9/2020).
"Tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian kita bisa bergerak," imbuhnya.
Sementara itu terkait PSBB Total yang berlaku besok, Anies menyebut Pemprov tak mengatur mobilitas keluar-masuk Jakarta.
Artinya terkait surat izin keluar masuk (SIKM) tidak akan ikut serta diberlakukan kembali.
"Kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya," tuturnya.
Anies menilai akan lebih mengatur bagaimana interaksi sosial warga di Jakarta.
Dan harapannya dapat mengkerdilkan angka positif covid-19 di ibu kota.
Seperti diketahui pada PSBB Jakarta sebelumnya, SIKM diberlakukan.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Fajar) (Kompas.com/Rindi Nuris Velarosdela)